Badan Otorita Pariwisata, “Konsesi” 500 Hektar, dan Badan Layanan Umum


Oleh Jones Sirait
Direktur Pusat Analisis Informasi Pariwisata
(email: jonessir@yahoo.com)

Pemerintah segera membentuk badan otoritas pariwisata di 10 kawasan wisata di Indonesia pada tahun 2016 ini. Banyak hal menarik yang masih perlu dibahas mengenai gagasan ini, antara lain menyangkut dasar hukumnya, apa saja tugas dan fungsinya, bagaimana struktur organisasinya, bagaimana keterkaitannya dengan pemerintah daerah yang ada di destinasi wisata, hingga posisi badan otorita sebagai Badan Layanan Umum (BLU).

Kita sangat memahami bahwa gagasan mengenai badan otoritas pariwisata ini pasti sudah melalui pembahasan panjang di tingkat kementerian terkait. Khususnya terkait hingga kesepakatan mengenai pemberian hak pengelolaan kawasan yang disebut “paling sedikit” 500 hektar, serta posisi badan sebagai BLU tadi, sebagaimana dituangkan dalam rancangan perpres. Meski begitu, kita hanya ingin memberikan catatan-catatan, dengan sebuah harapan upaya ini bisa berjalan dengan baik, dan tidak mengulangi kebijakan yang keliru di masa lalu. Sebab potensi kegagalan badan otoritas semacam ini memang terbuka, terutama dalam kaitannya dengan hak pengelolaan kawasan dan BLU.

Pertama,  dari informasi yang berkembang seputar rencana pembentukan badan otorita pariwisata, kita masih dibingungkan dengan berbagai terminologi “kawasan”. Mana saja yang akhirnya menjadi “kawasan pariwisata” dan kemudian mana yang menjadi “kawasan yang menjadi kewenangan badan otorita”. Semakin bingung lagi karena yang dipilih menjadi nama badan ini adalah Badan Otorita Destinasi Pariwisata Nasional.

Dalam UU No10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan hanya dikenal dengan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN), dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Selain itu, seperti diamanatkan dalam UU No10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan pasal 13 ayat (4) ada juga istilah Kawasan Pariwisata Khusus.

Ketentuan-ketentuan ini kemudian diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025, yang menetapkan perwilayahan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) yang terdiri dari 50 DPN yang tersebar di 33 provinsi, dan 88 KSPN yang tersebar di 50 DPN.

Pertanyaannya adalah kawasan mana yang menjadi fokus sebuah badan otorita pariwisata yang akan dibentuk? Apakah kawasan ini merupakan kawasan yang ada di dalam masing-masing KSPN? Maksudnya adalah apakah sebuah badan otorita yang memiliki tugas dan fungsi yang luas kemudian akan kita kecilkan “wilayahnya” hanya sebagai sub ordinat dari sebuah KSPN?  Atau hanya ke dalam Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN)?

Baik, mungkin sebaiknya kita tidak perlu terlalu berpikir rumit seperti itu. Kalau kita membaca nama badan otorita ini yang diikuti dengan DPN (Baca: Badan Otorita Destinasi Pariwisata Nasional), maka kita bisa menebak badan otorita ini memiliki kewenangan di DPN (menurut istilah PP No 50 Tahun 2011), namun dengan satu kewenangan baru yakni mengelola sebuah “kawasan” yang katanya paling sedikit 500 hektar di sebuah kawasan DPN. Clear? Ternyata tidak juga. Pertanyaannya tepatkah istilah Badan Otorita itu dipakai jika hanya mengurusi 500 hektar? Atau memang jangan-jangan badan otorita ini dibuat hanya untuk mengurusi yang 500 hektar? Jika ini benar, betapa kacaunya!

Hal ini kita ungkapkan karena selama ini memang sangat sulit untuk mendapatkan lahan di sebuah destinasi wisata (DPN), dalam plus minus, dinilai sebagai faktor penting sebagai kendala pembangunan destinasi wisata di Indonesia. Tapi, pengalaman di masa lalu dalam pembangunan destinasi pariwisata, ada aspek yang “mengerikan” ketika model pengelolaan tidak diatur dengan tepat. Atas nama badan otorita Anda akan mengelola aset kabupaten/kota atau aset masyarakat? Akan sangat riskan kemudian jika pemahamannya badan otorita menjadi pemilik aset itu. Lebih mengerikan lagi jika mengatas namakan badan otorita, orang per orang di badan otorita akan menjadi pemilik aset itu.

Sebagai contoh, DPN Danau Toba itu terdiri dari wilayah dengan luas 100 km panjang dan lebarnya 30 km. Dengan luas kawasan seperti itu, maka “konsesi” 500 hektar yang dikelola oleh badan otorita sebagaimana diamanatkan dalam rencana perpres, kawasan badan otorita BPN Danau Toba tidak sampai 1 persen dari luas wilayah keseluruhan. Tapi, jangan lupa, luas areal seperti itu adalah lahan yang cukup  luas jika melihat situasi terkini di destinasi dengan semakin banyaknya penduduk. Di Jakarta, Anda bisa membangun sebuah kota baru di lahan yang memiliki luas ratusan hektar seperti itu.

Pertanyaan kemudian, apa yang akan diusahakan di atas lahan 500 hektar itu? Lalu apakah pengusahaan itu tidak justru akan menjadi saingan bagi usaha masyarakat yang sudah eksisting di destinasi?

Ini kita pertanyakan juga ada kaitannya dengan konsep BLU tadi. Apa yang akan dilakukan oleh badan otorita DPN di atas lahan yang mereka kelola seluas 500 hektar ini menjadi sangat penting untuk diperjelas. Hal itu sangat penting, karena trauma di masa lalu yang dihadapi masyarakat di sejumlah destinasi pariwisata. Meski saya paham modelnya tidak akan sama, namun potensi penyelewengan selalu saja bisa terjadi. Di masa lalu, atas nama proyek PIR, mereka membeli tanah milik masyarakat di destinasi wisata, dengan dalih untuk membangun pariwisata, namun pada kenyataannya, hanya lah sebagai alat untuk membeli tanah-tanah rakyat dengan murah yang dimiliki pribadi-pribadi para pejabat. Kejadian semacam itu tidak boleh lagi terjadi.

Seperti diketahui, konsep BLU menjadikan sebuah badan otorita mengusahakan sesuatu di atas lahan 500 hektar tadi. Betul di sana mungkin juga akan dibangun kantor yang terkait dengan badan otorita, sebab badan otorita berperan untuk melakukan terobosan deregulasi kebijakan dan koordinasi pembenahan infrastruktur melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dari draft perpres yang bisa dibaca, dikatakan, Badan Pelaksana  mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi perencanaan,pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian kawasan pariwisata.

Apakah berarti Badan Otorita ini akan berbisnis juga? Nah ini dia akan dipertanyakan. Apalagi  badan otorita ini sumber dananya berasal dari APBN. Lazimnya pendapatan BLU merupakan penerimaan bukan pajak (PNBP), dan sebuah BLU harus menjalankan praktik bisnis yang sehat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan. Ini karakteristik yang sangat khusus karena instansi pemerintah diperkenankan untuk menerapkan praktik bisnis seperti dalam yang umum dilakukan oleh dunia bisnis/swasta. Akan tetapi walaupun diselenggarakan sebagaimana institusi bisnis, BLU tidak diperkenankan mencari keuntungan (not-for-profit).

Nah, bagaimana kemudian badan otorita mempraktikkan BLU ini di lapangan. Apakah dia akan terdorong untuk melakukan bisnis yang kemudian bisa menjadi sangat mematikan bagi industri yang sudah lebih dulu ada di destinasi pariwisata? Idealnya, menurut hemat kita, badan otorita jangan sampai terdorong untuk bertindak seperti itu. Jika pun ia harus melakukan pengelolaan sebuah usaha, maka usaha yang dibutuhkan adalah usaha-usaha yang belum tergarap dengan baik oleh dunia usaha setempat, dan atau usaha baru yang sangat dibutuhkan destinasi pariwisata.

Itu sebabnya, sebaiknya, regulasi yang terkait dengan badan otorita pariwisata ini membuat jaring pengaman dengan membatasi usaha mana saja yang bisa diusahakan oleh badan otorita, dan sisi mana saja dia berperan sebagai katalisator industri pariwisata dan sisi mana dia harus menjadi pelopor atau memainkan peran sebagai perintisan. Badan otorita jangan menjadi kanibal bagi industri yang ada, tapi justru harus mampu mendorong industri yang ada lebih maju daripada sebelum badan otorita ada. (*)