Presiden Sebaiknya Tak Ragu Melakukan Pergantian di Kemenbudpar


Oleh Jones Sirait
Direktur Pusat Analisis Informasi Pariwisata

KAMIS (13/10) ada perkembangan menarik dari kediaman pribadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor. Sapta Nirwandar, yang selama ini menjabat Dirjen Pemasaran di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar) disebut-sebut telah ditunjuk Presiden Yudhoyono sebagai wakil Menbudpar. Sapta, kepada wartawan menyebut, Presiden memintanya untuk membantu pariwisata, dan jangan lagi menjadikan pariwisata sebagai “business as usual”, dan ia menganggapnya sebagai kehormatan. “Tugas sudah menanti saya,” kata Sapta.

Pertanyaan: betulkah Sapta akan menjadi wakil, lalu siapakah Menbudparnya? Masih tetapkah Jero Wacik? Pertanyaan itu masih belum terjawab sekarang, meskipun ramai dikabarkan Sapta itu hanya “wakil”. Tapi jika dilihat posisi Wacik sebagai petinggi Partai Demokrat dan sangat dekat SBY, masih banyak orang meragukan SBY akan menggantinya. Masak, kawan sendiri digusur, begitu kira-kira analisis banyak kalangan. Yang jadi menarik kemudian adalah kalau tetap Jero Wacik disana, mengapa Presiden harus susah-susah menunjuk wakil? Adakah itu eufemisme gaya baru? Lha iya, wong selama ini, setidaknya selama Wacik menjabat menteri, Kemenbudpar itu lebih menonjol dipegang dua orang: ya Wacik dan Sapta. Mengangkat Sapta kemudian menjadi wakil, bukankah itu sama saja, sebab tanpa diangkat pun, Sapta adalah “wakil” Wacik kemana-mana? Saya cukup tergelitik karena saat membuat tulisan ini, ada kawan yang menelepon, (mudah-mudahan kawan ini salah), katanya kalau Presiden mengangkat  Sapta tanpa menggeser Jero Wacik, sama saja mengakui bahwa Wacik lemah dan Sapta lebih “super”?

Tapi, kalau saya ditanya, saya sendiri tidak melihat Sapta sebagai “super”. Maaf. Dan saya yakin beliau juga tidak mau disebut begitu. Begitu pula dengan Jero Wacik. Sekali lagi maaf. Kalau “super” tentu hasil dari pariwisata kita saat ini bisa lebih melesat dari yang sekarang. Maka yang saya heran adalah mengapa Presiden justru “menggelindingkan bola” Kemenbudpar hanya diantara dua nama ini? Jika nantinya dalam dua-tiga hari ke depan, ternyata tidak ada perubahan, misalnya Presiden tetap memakai Jero Wacik dan dipadukan dengan Sapta di posisi yang “lebih terhormat”, saya kok tidak melihat ada aroma perubahan disana? Sekali lagi, bukankah selama tujuh tahun belakangan ini yang menonjol dan yang paling bertanggung jawab di kantor Kemenbudpar itu seakan-akan mereka berdua saja? Kalau kita sebut menonjol itu jangan keburu ditanggapi negatif dulu. Logika di banyak negara juga begitu, ada hubungan yang istimewa selalu antara pejabat pemasaran dengan menterinya. Bahkan bisa disebut “pemasaran” itu orang nomor duanya lah (Maaf saya tidak ingin menomortigakan “destinasi” lho).
Lalu, bagaimana? Kita hanya ingin menegaskan, kalau posisinya Menbudpar Jero Wacik dan wakil Menbudpar dipegang Sapta, lalu dimana perubahannya? Sekali lagi, ya selama ini juga seperti itu kok, kecuali soal tunjangan jabatan dan lain-lain yang sekarang lebih prestius saja bagi Sapta. Kebijakannya sama, gayanya sama, dan output-nya juga sulit disebut akan berubah, kalau pola kepemimpinan dengan personalia seperti itu. Dan, fakta-fakta ini mungkin bisa menggambarkan bagaimana prestasi Kemenbudpar selama tujuh tahun belakangan. Silakan koreksi saya jika Anda berpandangan berbeda. Pertama, Kemenbudpar berhasil memperbesar anggaran pariwisata dari tahun ke tahun. Itu bagus? Ya bagus. Tapi hasilnya? Hasilnya ternyata tidak sebanding dengan pengeluaran. Pariwisata kita kalau bisa diibaratkan nombok. Wisatawan asing yang berhasil kita dapatkan tidak bisa mengejar ketertinggalan dengan negara-negara tetangga, meskipun kita punya kekayaan atau potensi pariwisata jauh lebih hebat daripada mereka. Pemasaran kita gagal untuk melakukan akselerasi dengan perkembangan pemasaran global, dan terus bertahan pada pemasaran-pemasaran berpola lama dan menguras banyak dana tapi kurang berdampak bagi semakin besarnya kunjungan.
Destinasi kita juga tidak bergerak, tidak mengerti mau dibawa kemana, dan kita terus gagal untuk melahirkan destinasi baru di luar Bali. Sementara Bali pun kurang mampu kita berikan suntikan baru untuk memperbesar lebih banyak kunjungan, khususnya dalam rangka perluasan pasar secara lebih smooth. Batam dan Jakarta malah loyo. Paling mengenaskan, kita belum berhasil membuat panduan akan kemana pembangunan destinasi wisata kita ini, termasuk dalam kaitannya dengan pengembangan kewilayahan. Istilah-istilah baru muncul, entah itu perusahaan inti rakyat (PIR), community based tourism, DMO, tapi itu tinggal konsep yang begitu sulitnya mencapai sasaran ideal. Begitu juga, kita belum berhasil untuk membangun sinergi dengan sektor-sektor lain, meskipun sudah ada Inpres dan Kepres.
Yang paling menyedihkan lagi, ketika kita sudah bersusah payah untuk menggolkan UU Kepariwisataan, tapi di tangan mereka UU itu pun dikandaskan dan tidak dipatuhi, antara lain dengan tidak juga dibentuknya Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI), dan sejumlah tugas lain yang diamanatkan UU itu yang belum selesai dilaksanakan. Dalam konteks dispute terkait Komodo, ada semacam nilai-nilai yang justru terkesan ditabrak disana; ketika kita terus menghidupkan industri kreatif dan menghargai hasil karya, tapi justru yang dipermasalahkan adalah tetek bengek tak terlalu penting, lalu menyerang tidak karuan lembaga internasional, bukan justru memanfaatkan mereka untuk mempromosikan destinasi wisata kita. Kita juga tidak melihat cepat tanggapnya Kemenbudpar dalam setiap bencana yang mengorbankan destinasi maupun usaha wisata di berbagai tempat; kurang cepat tanggap terhadap upaya yang dihadapi dunia usaha pariwisata nasional dan seterusnya. Dalam konteks daya saing pariwisata Indonesia, rupanya kita lebih suka “mempersalahkan” metodologi dan terminologi daripada mendorong perbaikan-perbaikan secara positif.
Dan, semua pihak kemudian tersadar, bahwa secara internasional Kemenbudpar kurang mampu juga untuk memberikan warna diantara pergaulan organisasi pariwisata global. Termasuk di tingkat regional Asia. Kita lebih banyak menjadi penonton, bukan pengambil inisiatif dalam pengarusutamaan isu-isu global dan regional terkait industri perjalanan dan pariwisata.
Maka, pertanyaannya sekarang adalah apakah yang harus kita lakukan untuk melakukan perubahan-perubahan yang konstruktif untuk memperbaiki kinerja ini? Mengganti menteri, mungkin bukan akhir solusi, yang bisa serta-merta mengubah keadaan. Tentu saja keliru kalau berharap begitu. Tapi, mempertahankan kepemimpinan yang ada saat ini juga justru akan membiarkan situasi mengambang yang dikhawatirkan masyarakat akan sulit untuk mendorong kemajuan dan perubahan. Padahal, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerlukan sebuah kabinet kerja, yang mampu bekerja ekstra untuk memberikan dampak bagi masyarakat tiga tahun ke depan. Tapi, dengan formasi Jero Wacik sebagai menteri dan Sapta Nirwandar sebagai wakil menteri? Apakah yang bisa kita harapkan perubahan besar disini? Tujuh tahun sudah terlihat jejaknya. Apa yang kita sampaikan ini bukan karena kita tidak senang dengan Pak Jero Wacik maupun Sapta Nirwandar. Saya sendiri melihat mereka pejuang yang tangguh, dan semangatnya bukan main kuat untuk memajukan pariwisata kita. Namun, kadang dalam dunia pariwisata dan dunia kepemimpinan, ada sesuatu yang berbeda, yang mungkin memerlukan sentuhan-sentuhan tersendiri yang mungkin sulit dalam jangkauan mereka. Dalam konteks itulah, memilih figure yang mampu menjangkau batas-batas itu penting untuk menjadi penting bagi Presiden.
Kami melihat, kalau betul Sapta akan diposisikan sebagai wakil, maka sangat tepat jika dia dipasangkan dengan menteri baru yang memiliki kemampuan lebih untuk menjangkau pasar lebih luas, seseorang yang memiliki track record bagus dalam urusan pemasaran, memahami kebutuhan wilayah, memahami jatidiri Indonesia, memahami birokrasi, dan secara internasional sudah sangat familiar. Pilihan lainnya, kalau Sapta diangkat menjadi menteri, maka yang jelas harus ada yang “mendampingi” dia yakni orang-orang yang memahami destinasi, dan di satu sisi mendorong dia lebih banyak bermain secara global. Perlukah wakil? Menurut kami tidak perlu. Tapi kalau pun Presiden menganggap perlu, maka sebaiknya dipilih dari orang-orang destinasi. Kemudian selanjutnya mendorong menteri yang baru itu untuk segera membentuk BPPI, dan konsolidasi dengan industri untuk segera membuat langkah perubahan. Meskipun, saya sendiri, masih tetap memandang, kalau misalnya ada figure baru, sebaiknya itulah yang dipilih, bukan stok lama yang sudah terlihat kinerjanya selama ini.

Yang jelas kita memberikan masukan kepada Presiden, jangan ragu untuk melakukan perubahan di Kemenbudpar. Visi Presiden yang begitu kuat dalam pengembangan pariwisata, termasuk MICE yang selama ini pantas diacungi jempol, memerlukan orang-orang yang bisa bergerak cepat, cerdas dan mampu memberikan akselerasi global, bukan jago kampung. Selamat bekerja Pak Presiden!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s