KINERJA PEMERINTAH: Reshuffle Tingkatkan Pencapaian Target


JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didesak mengakomodasi aspirasi masyarakat serta memberikan kepastian untuk menata ulang efektivitas kinerja pemerintahan. Presiden SBY harus mengganti menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II yang berkinerja rendah sehingga pencapaian target pemerintah dapat meningkat.

Desakan itu disampaikan pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Amir Santoso dan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Salahuddin Wahid alias Gus Solah kepada Suara Karya di Jakarta, Selasa (8/6).

Sementara itu, pengamat pariwisata dari Pusat Studi Analisis dan Informasi Pariwisata Indonesia, Jones Sirait, kepada Suara Karya di Jakarta semalam mengungkapkan, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar) belum berbuat banyak melaksanakan amanah Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang resmi diundangkan sejak 16 Januari 2009 atau yang sudah berjalan dua setengah tahun.

Jones mengatakan, Presiden SBY harus mengevaluasi kinerja Menbudpar Jero Wacik, mengingat undang-undang itu dibuat untuk kemajuan pariwisata pada masa mendatang.

“UU yang dibuat dengan jerih payah yang alot dan memakan waktu panjang seakan-akan belum terasa efektivitasnya setelah implementasi di lapangan lamban. Padahal, ini rohnya kepariwisataan nasional. Saya mengkritisi ada 17 amanah UU yang belum dilaksanakan. Satu, misalnya, pembentukan rencana induk kepariwisataan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Ini semacam blue print-nya Kemenbudpar,” kata Jones Sirait.

Amir Santoso menyarankan Presiden SBY mengubah pola rekrutmen menteri saat melakukan perombakan (reshuffle) KIB II. SBY bisa mengambil opsi dengan mengedepankan pola profesionalisme dalam memilih menteri dan bukan pola politik dagang sapi.

“Kalau memang tidak ada kader dari parpol yang dianggap mumpuni dan bekerja sebagai pembantu menteri, ganti saja dengan orang atau figur yang profesional,” ujar dia.

Ia mengakui adanya penilaian bahwa pola politik transaksional yang digunakan SBY dalam memilih menteri membuat efektivitas kinerja pemerintah rendah. Akibatnya, bangsa Indonesia lebih banyak mengalami permasalahan yang kompleks dan tidak tertangani dengan baik.

Menurut dia, SBY memiliki modal cukup besar untuk melakukan pemilihan menteri secara profesional, karena berada dalam sistem presidensial dengan penentuan menteri sebagai hak prerogatif presiden. “Bukan parlementer,” ujar dia.

Karena itu, Amir Santoso menyarankan, Presiden SBY melakukan reshuffle dengan alasan hingga pemerintahan berjalan satu setengah tahun, para menteri tak juga menunjukkan kinerja yang signifikan. “Bangsa ini masih banyak mengalami permasalahan yang kompleks dan tak tertangani dengan baik,” ujar dia.

Ia mencontohkan masalah kelangkaan cabai yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Ia mengatakan, penanganan masalah itu sebenarnya mudah.

Salahuddin juga mendesak Presiden SBY untuk segera membuat keputusan mengenai reshuffle. Dia khawatir isu reshuffle yang berlarut-larut dapat menurunkan kinerja para menteri KIB II. “Menteri yang terancam reshuffle tentunya tidak bisa bekerja dengan tenang,” katanya. Dia berharap SBY memberikan kepastian soal itu.

Mantan calon wakil presiden ini juga menilai, bagi masyarakat, isu reshuffle kabinet masih menarik untuk diikuti. Sebab, publik menginginkan adanya perubahan dalam kinerja menteri-menteri di kabinet melalui reshuffle.

Rakyat, kata Gus Sholah, juga mengharapkan kepastian mengenai penanganan kasus korupsi serta kebijakan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat.

Jones Sirait juga melihat, pemerintah terlalu banyak memikirkan pemasaran pariwisata, tapi tidak memperhatikan masalah koordinasi dengan provinsi dan daerah tingkat II. Dampaknya menjadi sangat luas karena daerah-daerah tidak punya arah sehingga pengembangan pariwisata berjalan secara liar. Contohnya, pengembangan pariwisata di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur.

Dampak dari gencarnya promosi Komodo menjadi satu dari tujuh keajaiban dunia membuat rakyat di Labuan Bajo gelisah. Pasalnya, anggaran besar yang digelontorkan pemerintah pusat tidak dinikmati masyarakat setempat. Pemda setempat minta regulasi di bidang anggaran, sehingga sasaran untuk meningkatkan usaha mikro dan makro terpenuhi.

Apakah Menbudpar perlu di-reshuffle, Jones mengatakan masih ada waktu untuk melaksanakan amanah undang-undang.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa yang juga Ketua Fraksi PKB DPR Marwan Jafar menilai, implementasi kerja nyata kabinet pemerintahan Presiden SBY belum berpihak kepada rakyat maupun negara. Beberapa kebijakan pemerintah masih mengakomodasi kepentingan asing.

PKB meminta Presiden melakukan evaluasi kinerja Menteri Lingkungan Hidup yang dinilai tidak bertindak tegas terhadap semua perusahaan tambang nasional yang terbukti tidak taat peraturan lingkungan. Perusahaan yang mencemari lingkungan itu hanya mengejar keuntungan. (Feber S/Sadono)

(sumber: Suara Karya)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s