Membenahi Kelembagaan Pariwisata Indonesia


Oleh Jones Sirait
Pusat Analisis Informasi Pariwisata

Bulan lalu, meskipun sudah kedaluarsa, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar) telah memfasilitasi pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI). Personalia yang mengurusi organisasi pun sudah terbentuk dan dilantik oleh Menbudpar Jero Wacik. Satu pekerjaan dari sekian banyak pekerjaan yang diamanatkan UU No10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dapat diselesaikan. Pertanyaannya adalah sudahkah dipikirkan bagaimana bentuk koordinasinya dengan organisasi serupa yang dibentuk di daerah? Dari yang kita dengar, Bali sendiri sudah membentuk organisasi serupa, satu-satunya daerah yang sudah melakukannya. Apakah GIPI Daerah kepanjangan tangan dari GIPI Pusat?

Pertanyaan yang sama juga kita ajukan jika seandainya pemerintah membentuk Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI). Apakah BPPI yang ada di daerah merupakan organ atau cabang BPPI yang ada di pusat? Bahkan, menurut hemat kami, persoalan BPPI ini akan jauh lebih rumit dibandingkan GIPI, sebab Anda tahu ada persoalan “anggaran” di sana, dan tentu karena yang disasar bukankah APBN, maka kemungkinan muncul berbagai kreatifitas dalam upaya penghimpunan dana, yang bisa jadi akan mendorong lebih banyak kesalahpahaman antara pusat dan daerah.

Apa yang disebut di atas, sekali lagi, hanya sebagian kecil saja dari persoalan terkait kelembagaan kepariwisataan Indonesia. Belum lagi yang termasuk ke dalam sistem pemerintahan, seperti struktur kelembagaan di kantor kementerian pariwisata, dan kementerian lain yang terkait dengan kepariwisataan. Di internal kementerian pariwisata sendiri, misalnya, masih ada yang melempar kritik soal penempatan sebuah direktorat, bentuk yang berbeda-beda antardaerah terkait penempatan dinas kepariwisataan, dan seterusnya. Kalau ditarik lagi ke atas, setiap pemerintahan rupanya memiliki gaya masing-masing menempatkan kementerian pariwisata, kadang hanya status kementerian negara, kementerian penuh, kadang hanya ditempelkan ke kementerian lain.

Sekarang coba perhatikan kelembagaan lain di lingkup industri atau pelaku atau masyarakat pariwisata. Dulu ada Masyarakat Pariwisata Indonesia (MPI), juga ada BPPI kemudian lenyap sendiri, meski kemudian ada yang mendorongnya menjadi berbadan hukum sendiri. Ada banyak juga berdiri forum-forum atau kelompok-kelompok lain yang membawa aspirasinya masing-masing. Ada yang tersegmen ada yang semi gabungan, dan ada yang menghimpun semua stakeholder secara lengkap, termasuk di dalamnya pejabat pemerintahan. Untungnya di pariwisata itu jarang kita mendengar ada organisasi tandingan. Itu harus dipelihara terus. Sebaiknya PHRI harus tetap ada satu PHRI jangan sampai ada PHRI tandingan. Begitu juga Asita (agen perjalanan), Inaca (penerbangan), Incca (convention), Asperapi (pameran), Gahawisri (maritim), HPI (pemandu wisata), dan lainnya. Meskipun banyak tapi ketika masing-masing konsisten bergerak pada wilayah atau segmen masing-masing, menurut kami, hal itu sangat baik. Bila perlu kita masih mengharapkan munculnya asosiasi-asosiasi baru lainnya, namun yang sifatnya tersegmen.

Namun, sejumlah persoalan menjadi membingungkan ketika di berbagai daerah lembaga-lembaga timbul-tenggelam, khususnya kelembagaan yang mencoba menerjemahkan peraturan sesuai intrepretasi mereka. Ada daerah membentuk Badan Pariwisata Daerah (buntut dari pembentukan Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata era Gus Dur), kemudian muncul uphoria pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah (buntut dari pembentukan Badan Promosi Pariwisata Indonesia) era SBY. Jika tidak keliru, dulu ada juga yang membentuk semacam Dewan Pariwisata Daerah (bukan “badan” tapi “dewan”). Semangat yang sangat tinggi para pejabat, industri maupun masyarakat pariwisata di daerah melahirkan banyak organisasi atau asosiasi, tapi uniknya kemudian kehilangan jejak pelan-pelan seiring berlalunya waktu.

Apa yang salah? Jawabannya mungkin bisa banyak. Tapi kita tidak ingin mencari-cari kesalahannya, tapi mari kita lihat secara positif. Pertama, kita melihat begitu dinamisnya dunia pariwisata itu sehingga banyak sekali gagasan-gagasan yang muncul. Kedua, kalau diperhatikan rupanya yang selalu menjadi persoalan adalah sebuah lembaga yang coba dibentuk dengan lintaspelaku, masyarakat dan pemerintah. Boleh jadi pendorongnya adalah adanya semacam ketidakpuasan melihat laju perkembangan pariwisata yang begitu-begitu saja sehingga dirasakan perlu didorong bersama-sama melalui sebuah wadah. Uniknya, seperti kita katakan tadi, untuk tingkat lembaga atau asosiasi yang tersegmen seperti PHRI, Asita, Gahawisri, Incca dan lainnya itu tetap eksis.

Melihat gejala semacam ini, kita tentu saja sepakat posisi UU No10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menjadi sangat penting untuk membenahi semua ini. Adanya satu badan promosi (BPPI) dan satu asosiasi (organisasi) yang menghimpun semua stakeholder (GIPI) kiranya dapat mencegah lahirnya lembaga-lembaga lain yang bisa dicover lembaga-lembaga ini. Semangatnya adalah pembenahan, bukan pemberangusan. Misalnya, jika sudah ada GIPI untuk apa lagi buang tenaga membentuk forum-forum lain yang juga bermaksud menghimpun asosiasi atau pelaku yang sama? Begitu juga jika sudah ada Badan Promosi Daerah yang mengacu kepada UU No10 Tahun 2009 untuk apa lagi dibuat badan lain yang mirip-mirip?

Mungkin ada yang menuduh hal ini sebagai mematikan hak untuk berserikat, tidak juga, karena setiap serikat itu akan dinilai dari kemanfaatannya. Tapi, semua hal ini tentu saja tergantung dari seberapa berhikmatnya pemerintah (kementerian pariwisata) dan pemerintah daerah dalam memfasilitasi pembentukan kedua lembaga itu. Maksud kami adalah, mereka harus mampu berdiri di pihak yang menghimpun, dengan semangat mempersatukan, menguatkan dan memberdayakan. Mereka harus adil dalam menilai para pihak yang terlibat dalam lembaga yang akan dibentuk itu. Jika terkesan like and dislike atau “pokoknya jangan dia”, maka kemungkinan akan memicu perlawanan yang bisa merusak tatanan pariwisata yang bernafas kebersamaan itu. Dalam konteks inilah, seorang menteri atau seorang gubernur/bupati/walikota harus menggunakan kearifannya.

Nah, dalam rangka penataan kelembagaan ini, sebaiknya memang Kemenbudpar perlu melakukan sosialisasi secara terus-menerus mengenai format seperti apa yang muncul dari sisi kelembagaan menurut UU No 10 Tahun 2009 itu; bagaimana konsekuensinya dengan lembaga-lembaga yang sudah ada dan bagaimana pola hubungan mereka. Jangan sampai terjadi interpretasi yang berbeda-beda. Acuannya adalah pemberian hak berserikat, efisiensi dan efektivitas lembaga dalam menyalurkan aspirasi para stakeholder itu. Dengan begitu, kita akan memasuki sebuah era baru pariwisata Indonesia, yang bukan lagi ribut mengurusi lembaga, tapi benar-benar kerja. Hal itu, kami tekankan, bukan dengan semangat menghalangi pembentukan lembaga, tapi untuk membenahi dan memperkuat. Harapan kita agaknya cukup punya beberapa lembaga yang mengurusi lintaspelaku, dan sebaliknya kita perlu mendorong asosiasi-asosiasi khusus yang membidangi segmen tertentu dalam pariwisata, termasuk klub-klub dan forum-forum. (paip)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s