Ini Dia 17 Amanah UU Kepariwisataan yang Menunggu Pelaksanaan


Oleh Pusat Analisis Informasi Pariwisata

JAKARTA- Undang-Undang No10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan telah resmi diundangkan 16 Januari 2009 atau dua tahun empat bulan lalu. Uniknya di Indonesia, meski sudah melalui debat dan pembahasan yang sangat alot dari draft ke draft, dan pengorbanan waktu yang cukup lama dalam pembahasannya, namun begitu selesai disetujui, sebuah undang-undang yang sebelumnya dinilai urgent untuk diubah (untuk menggantikan UU No9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan) ternyata tidak atau belum terasa efektifitasnya.

Kalau ingin ditelisik lebih jauh, ternyata bukan hanya soal pembentukan Badan Promosi Pariwisata Indonesia dan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia yang hingga saat ini belum terwujud padahal UU ini dengan tegas mengatakan  “Badan Promosi Pariwisata Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) harus telah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun setelah undang-undang ini diundangkan” (Pasal 65), dan “Pembentukan Gabungan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah dibentuk dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah undang-undang ini diundangkan.” (Pasal 66 (2)). Tapi, ternyata ada begitu banyak hal lain yang diamanatkan undang-undang ini belum terdengar realisasinya, dan melalui kesempatan ini kita perlu pertanyakan kepada Kemenbudpar.
Apa saja itu? Berikut adalah daftarnya:

1. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota (Pasal 8-9)
2. Penyusunan Undang-Undang Kawasan Pariwisata Khusus (Pasal 12-13)
3. Peraturan Menteri mengenai usaha pariwisata (Pasal 14)
4. Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran dan peninjauan kembali penyelenggaraan usaha pariwisata (Pasal 15-16)
5. Penegakan dan pengawasan ketentuan pasal 21 terkait ketersediaan fasilitas khusus bagi wissatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak dan lanjut usia. (Pasal 21)
6. Penyusunan Peraturan Presiden terkait pengawasan dan pengendalian kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas (Pasal 23)
7. Pengawasan terkait kewajiban pengusaha pariwisata khususnya terkait pelayanan yang tidak diskriminatif, perlindungan asuransi, kemitraaan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat, pengutaamaan produk masyarakat setempat, prodiuk dalam negeri dan kesempatan kepada tenaga kerja lokal; kompetensi tenaga kerja, standar usaha dan standar kompetensi, dan pelestarian lingkungan alam dan budaya. (Pasal 28)
8. Penyusunan peraturan pendukung terkait daya tarik wisata nasional (Pasal 28d)
9. Penyusunan peraturan pendukung terkait destinasi pariwisata nasional (Pasal 28e)
10. Penyusunan peraturan terkait norma, standar, pedoman, prosedur, kriteria, dan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan kepariwisataan (Pasal 28f)
11. Penyusunan Peraturan Presiden mengenai ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, mekanisme, dan hubungan koordinasi strategis lintasektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34  (Pasal 35)
12. Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Indonesia (Pasal 36-42)
13. Penyusunan Peraturan Menteri mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia (Pasal 38 (4))
14. Pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (Pasal 50)
15. Penyusunan Peraturan Pemerintah mengenai sertifikasi kompetensi dan sertifikasi usaha pariwisata (Pasal 55)
16. Penyusunan peraturan terkait  tenaga kerja ahli warga negara asing (Pasal 56)
17. Penyusunan Peraturan Presiden mengenai pemberian insentif bagi pendanaan oleh pengusaha dan /atau masyarakat dalam pembangunan pariwisata di pulau kecil. (Pasal 60).

Hal-hal yang tersebut di atas menurut hemat kami sangat penting, dan justru dapat disebut sebagai pilar, sebagai pintu, sebagai peta jalan, sebagai “ruh” pariwisata Indonesia, yang akan menentukan mau dibawa kemana pariwisata Indonesia itu.

Dengan kata lain, jika persoalan-persoalan itu belum dapat diselesaikan dengan baik, itu bisa disalahsikapi artinya, maaf, bahwa Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata belum berbuat apa-apa untuk pariwisata kita? (paip-1)

One thought on “Ini Dia 17 Amanah UU Kepariwisataan yang Menunggu Pelaksanaan”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s