Melindungi dan Memperkuat Usaha Wisata Lokal


Oleh Jones Sirait
Pusat Analisis Informasi Pariwisata

DUNIA USAHA wisata lokal, apapun ceritanya, memiliki peran yang sangat besar dalam apa yang disebut Doyle (1976) pada tahap “introduction” sebuah lingkaran hidup produk atau istilah “Exploration” dan “Involvement” dalam model tahap evolusi pertumbuhan sebuah destinasi wisatanya Butler (1980). Penduduk lokal, (sebenarnya bisa juga orang luar) dan dunia usaha lokal menemukan sebuah potensi objek wisata, membuat usaha perintis (pioneer) secara terbatas, dan dalam tahap perkembangan selanjutnya berubah menjadi destinasi yang menarik minat kunjungan wisatawan dalam jumlah lebih besar, yang memerlukan berbagai layanan yang lebih besar dan lebih baik, dengan tingkat persaingan yang lebih ketat dengan masuknya pemodal lebih besar.

Secara sederhana ingin kita katakan, upaya perintisan yang dilakukan yang kemudian mendorong sebuah arus baru kunjungan yang lebih besar harusnya mendapat penghargaan. Bukan lantas, segala sesuatu diserahkan kepada kapitalisme, yang membuat pemodal lebih besar dengan jaringannya yang lebih besar dan kuat semakin berjaya. Pernyataan ini bukan berarti anti-investasi asing. Tapi lebih pada bagaimana kita memberikan perhatian bagi kemajuan usaha pariwisata lokal dalam rangka memperkuat ketahanan pariwisata kita yang memang berakar pada usaha rakyat itu.

Adalah menjadi keprihatinan bahwa sangat jarang terjadi di suatu daerah, misalnya, pemilik penginapan kecil dan sederhana kemudian berhasil mengembangkan usahanya menjadi sebuah hotel besar yang menjadi hotel arus utama di suatu destinasi wisata. Lalu dalam skala nasional, kita bahkan masih belum berhasil melahirkan kelompok bisnis hotel nasional yang kuat dan mampu ekspansif bahkan sampai membawa bendera nasional di luar negeri, sebagaimana misalnya ditunjukkan grup Taj Mahal di India atau grup lainnya di negara-negara berbeda. Uniknya, kita tahu investasi asing perhotelan itu memang cenderung menggarap pasar di sebuah destinasi yang sudah mapan, atau istilahnya “tinggal glek (tenggak)”. Itu dari sisi perhotelan. Belum lagi dengan penerbangan, bisnis cenderamata, bisnis travel agent, professional organizer, transportasi darat, dan lainnya yang mulai dirambah pengusaha luar.

Soal perjalanan wisata lebih sedih lagi. Entah sudah berapa banyak perusahaan jasa perjalanan wisata gulung tikar, dan semakin mengenaskan ketika melihat begitu seriusnya ancaman yang ditimbulkan agen perjalanan online global yang mulai masuk mengendap, dan menggusur para pemain tradisional ini. Ini memang masih diperdebatkan dampaknya karena masih banyak orang yang nyaman, merasa aman dan bersahabat dengan yang tradisional ini. Tapi, tak sedikit yang sudah mempersalahkan mereka karena tidak mau berubah, dengan melupakan fakta bahwa sesuatu yang online itu tidaklah semudah yang diperkirakan banyak orang. Lagi pula mengapa hanya mempersalahkan mereka tapi tidak memberikan dukungan konkrit untuk mencegah “kematian” mereka?

Menarik sekali bahwa pemerintah dikesankan lebih senang disibukkan dengan urusan “definisi” usaha pariwisata, perizinan, peningkatan PAD dan lainnya. Lalu sseakan berhenti sampai di sana. Hampir tidak terlihat ada upaya lain, misalnya, terkait pemberdayaan. Kemenbudpar termasuk dinas-dinas di bawahnya menggunakan acuan UU No10 Tahun 2009 untuk “mengambil lebih banyak kewenangan izin usaha”. Paling disuka ayat 14,15,16, tapi terkesan “melupakan” ayat 17 undang-undang itu (mudah-mudahan kesan itu keliru). Pada ayat 14 disebutkan usaha pariwisata meliputi antara lain: daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan hiburan dan rekreasi, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran; jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata, wisata tirta, dan spa. Seluruhnya ada 13 jenis usaha.

Kemudian pada pasal 15 dan 16 ditegaskan antara lain untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata pengusaha wajib mendaftarkan usaha (Pasal 15) dan pemerintah dapat menunda atau meninjau kembali pendaftaran usaha pariwisata apabila tidak sesuai dengan ketentuan tata cara sebagaimana dimaksud Pasal 15 (Pasal 16). Nah, pada Pasal 17, yang sebenarnya ini tak kalah penting, yakni “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata”. Pertanyaannya sejauh manakah “kewajiban” sudah dijalankan secara seimbang dengan tuntutan yang diwajibkan pemerintah dan pemerintah daerah terhadap pengusaha?

Pertanyaan itu penting untuk dijawab, karena kita menilai adalah sangat keliru jika hubungan antara dunia usaha pariwisata dengan pemerintah melupakan aspek pembinaan dan pemberdayaan di sana. Konsepnya harus diletakkan dalam kerangka memperkuat ekonomi nasional secara utuh dan kesejahteraan rakyat secara bersama-sama seperti pisau bermata dua tajam di atas, tajam di bawah; bukan tajam di atas tumpul ke bawah. Kita perlu memberdayakan dunia usaha pariwisata juga harus dipandang sebagai bagian dari penciptaan pengusaha-pengusaha yang kuat yang bukan hanya mampu berbicara di dalam negeri tapi juga membawa kebanggaan bangsa di luar negeri? Bukahkah seharusnya negeri yang kaya dengan pariwisata ini sepantasnya memiliki juga dunia usaha pariwisata yang tangguh yang menjadi pemain global yang membawa nama baik bangsa ini di pentas internasional juga? Coba lihat merek-merek asing yang mengglobal seperti McDonald, Coca-Cola, Hilton, Best Western, Accor dan lainnya dengan gagah membawa juga bendera negaranya.

Baiklah, mungkin kita tidak adil hanya mempermasalahkan pemerintah dalam urusan ini. Juga kemungkinan ada faktor para pengusaha lokal itu sendiri. Mungkin mereka tidak segigih pengusaha lain. Mungkin mereka tidak mau belajar dan mengikuti perkembangan yang terjadi secara nasional maupun global. Mungkin soal mentalitas dan lainnya. Hal ini tentu tanpa ingin mengesampingkan bahwa banyak juga pengusaha pariwisata kita yang tangguh. Tapi, saya kira, jika itu yang menjadi persoalan pokoknya bukan berarti pemerintah yang memiliki otoritas regulasi, pembinaan, dan kemampuan akses, membiarkan kondisi itu berlangsung terus.

Catatan kita, pemerintah (baca: Kemenbudpar) harus menjadikan ini sebagai pekerjaan rumah untuk dicarikan solusinya. Dunia usaha pariwisata di tingkat lokal itu adalah akar pariwisata Indonesia yang tidak boleh dibiarkan goyah. Kita perlu strategi jangka panjang di sana. Kita perlu road map. Dan kita perlu aksi. Setidaknya nanti di setiap daerah ada satu-dua pengusaha pariwisata yang tampil sebagai kekuatan baru di tingkat lokal yang bisa bersanding dengan kekuatan dari luar, tidak semata-mata dimonopoli oleh “orang Jakarta” atau “grup internasional”. Lalu di tingkat nasional, setidaknya kita akan menemukan satu-dua pemain yang kuat untuk melepaskan diri dari predikat “jago kandang” dan ekspansif ke luar, dengan membawa budaya-budaya baru yang lebih bercitarasa Indonesia dalam bisnis pariwisata. Mudah-mudahan saja. []

One thought on “Melindungi dan Memperkuat Usaha Wisata Lokal”

  1. setuju banget dgn tulisan ini.Selain memoles obyek/destinasi,pelaku usaha wisata di daerah{lokal} perlu di kembangkan oleh kemenbudpar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s