Yayasan New7Wonders: Mereka Bereaksi dengan Informasi Salah yang Kejam


JAKARTA- Reaksi Kemenbudpar yang akan menuntut secara hukum atas rencana dicopotnya Komodo dari nominasi New7Wonders of Nature, membuat kecewa pihak Yayasan New7Wonders. Menurut mereka, Kemenbudpar telah bereaksi dengan informasi salah yang kejam dan penuh prasangka untuk menutupi kurangnya tanggung jawab dan tugas moral.

Presiden New7Wonders Bernard Weber, dalam rilisnya (baca di sini), Senin (7/2), menyebut dengan reaksi semacam itu, Menbudpar telah mendorong Indonesia menjadi negara yang belum layak menggelar event internasional seperti Olimpiade atau Piala Dunia.

“Mereka bereaksi dengan informasi salah yang kejam, dengan memunculkan soal komitmen finansial dan tindakan penuh prasangka untuk menutupi kurangnya tanggung jawab dan tugas moral,” kata Weber.

Weber tadinya mengharapkan Kemenbudpar bertanggung jawab menghargai dan mencari solusi atas berbagai kesepakatan, karena Jakarta akan menjadi tempat penganugerahan New7Wonders of Nature pada tanggal cantik 11.11.11 (11 November 2011-Red). Weber menegaskan komitmen itu sudah ditandatangani melalui konsorsium yang ditunjuk Kemenbudpar.

“Ditandatangani pada Desember 2010 dengan Konsorsium Swasta Indonesia yang terkemuka, yang diajukan oleh Kemenbudpar langsung,” ungkap Weber.

Mengenai keputusan akhir yang ditempuh pihak Yayasan New7Wonders, Weber, mengumumkan dua keputusan yakni: Pertama, tetap melanjutkan Voting for Komodo. Kedua, mengeluarkan Kemenbudpar dari statusnya sebagai komite pendukung resmi dalam kampanye Komodo di New7Wonders.

Sebagai ganti dikeluarkannya Kemenbudpar dari komite pendukung resmi itu, Yayasan New7Wonders mempertimbangkan jika ada yayasan atau badan resmi pemerintah lainnya yang akan mengambil peran sebagai Official Supporting Committee untuk Komodo.

“Mulai hari ini, semua kegiatan promosi untuk Komodo sebagai finalis harus langsung dalam pengesahan New7Wonders sampai pemberitahuan lebih lanjut,” kata Weber.

Namun begitu, untuk persoalan kontrak yang tertunda, New7Wonders akan terus menuntut pengakuan hak hukumnya dan berharap Kemenbudpar bisa akuntabel dengan rakyat Indonesia yang diwakilinya untuk tanggung jawab moral atas hal ini,” begitu Weber.

Ancaman Jero Wacik

Sebelumnya, pada hari yang sama, Menbudpar Jero Wacik menggelar konferensi pers di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, menyampaikan ancaman kalau Komodo akhirnya dieliminasi, dirinya akan menuntut pihak Yayasan New7Wonders.

“Pengumumannya nanti malam pukul 24.00. Kalau sampai akhirnya dieliminasi, kita siap menuntut melalui  lawyer yang sudah kita tunjuk, yaitu Pak Todung (Todung Mulya Lubis),” kata Menbudpar Jero Wacik.

Wacik menyayangkan alasan dieliminasi Pulau Komodo hanya karena ketidaksiapan Indonesia menjadi tuan rumah final New7Wonders yang akan digelar pada 11 November 2011. Seharusnya, jika Indonesia menolak tawaran itu, yayasan yang bermarkas di Swiss itu dapat menawarkan ke-27 negara lainnya.

Menurut pria berkacamata ini, dari kabar yang pernah dia dengar, selain Indonesia ada dua negara yang ditawari menjadi tuan rumah pengumuman final New7Wonders. Kedua negara tersebut yaitu Abu Dhabi dan Brazil.

“Setelah kejadian itu, saya belum melakukan komunikasi dengan menteri yang lain (di negara kandidat tuan rumah), apakah hal yang sama ini juga terjadi pada mereka? Yang jelas, kita belum pernah menandatangani kontrak yang menunjukkan bahwa kita akan menjadi tuan rumah. Kita masih pikir-pikir dulu saat itu,” katanya.

Kemenbudpar, lanjut menteri asal Partai Demokrat ini, siap memperjuangkan Taman Nasional Komodo sebagai salah satu obyek wisata yang dikenal dunia meski gagal masuk New7Wonders. Malah, menurutnya, persoalan sekarang ini justru menjadikan Taman Nasional Komodo lebih dikenal oleh banyak orang.

“Saya tersinggung. Saya tidak mau digituin oleh LSM. Ini membuat saya curiga dengan LSM ini. Kalau sampai nanti malam di-deleted, saya akan tuntut dia, karena banyak voter yang memilih ini (Komodo). Dan saya tidak mau Komodo dihapus,” imbuhnya.

Wacik kembali menegaskan, permintaan menjadi tuan rumah New7Wonders bukan permintaan Indonesia. Kemenbudpar tidak mungkin melakukan hal yang ceroboh tanpa pemikiran yang matang.

Penjelasan ini tentu berbeda dari pernyataan Yayasan New7Wonders sebelumnya, yang menyebut keinginan itu justru datang dari Kemenbudpar dengan menyampaikan surat resmi. Bahkan kontrak pun sudah dibuat bersama dengan pihak konsorsium.

Wacik mengaku presiden tidak perlu turun tangan dalam persoalan ini. Karena dirinya saja sudah cukup untuk menghadapi yayasan New7Wonder.

“Presiden nggak perlu turun tangan, saya sendiri kuatlah. Yang penting semuanya mendukung dan ada di belakang saya, dan mari kita selamatkan Taman Nasional Komodo,” katanya.

Wacik kemudian menjelaskan kejadian ini menurut versinya. “Awalnya itu ada yayasan dunia, LSM, dia membuat gerakan New7Wonders kemudian seluruh dunia diminta mengajukan tiga objek taman nasional yang aneh dan menarik untuk dijadikan New 7 Wonders. Kita mengajukan komodo, Anak Krakatau dan Danau Toba. Danau toba itu kan aneh dan letusannya luar biasa.”

“Setelah diajukan bayar 200 dolar AS. Jadi untuk tiga itu kita bayar 600 dolar AS. Setelah bayar dia (Yayasan New7Wonders) survei. Waktu dia survei yang dianggap unik dan tidak ada lagi di dunia adalah komodo.”

Karena tamannya bagus dan komodo tidak ada lagi di dunia. Itu lah yang dipilih untuk di-vote, lalu diumumkan. Nah masuklah itu di websitenya Yayasan New7Wonders. “Terus sedunia vote. Saya juga bikinlah vote ke mana-mana termasuk kalau pameran.”

“Lalu diumumkan oleh yayasan itu kalau komodo masuk final. Kita senang dan kita makin gencar promosi. Lalu sudah masuk katanya 28 besar. Nah Desember kemarin datang surat agar Indonesia jadi tuan rumah deklarasi pada 11-11-2011.”

“Wah kalau di Indonesia saya langsung naksir. Tapi persyaratannya berat, harus membayar 10 juta dolar AS begitu kita bilang iya. Lalu untuk pelaksanaan pengumuman itu dihitung 35 juta dolar AS. Nah jadi total kita harus membayar 45 juta dolar AS  atau sekitar Rp 400 miliar.”

Wacik kemudian berhitung. “Karena saya juga mantan pengusaha, berfikir layak nggak mengeluarkan Rp 400 miliar lebih untuk jadi tuan rumah yang belum tentu menang. Saya berhitung nggak nuntuti, berat hati. Walaupun saya ingin tetap mempromosikan Pulau Komodo.”

Ditegaskan juga, Indonesia tidak pernah membuat perjanjian/kontrak hukum dengan pihak manapun selain menjalankan hal-hal yang telah diatur dalam standard participation agreement (SPA). Dalam persyaratan SPA yang diteken Agustus hanya ditetapkan biaya administrasi 199 dolar AS per destinasi, dan ketika itu Indonesia membayar total tiga destinasi atau sekitar 600 dolar AS.

Dengan penjelasan itu, pihak Yayasan New7Wonders mengaku heran. Seperti disampaikan Bernard Weber, mereka tadinya berharap Kemenbudpar, yang mereka tunjuk sebagai komite penunjang resmi Komodo, bertindak secara bertanggung jawab untuk menghormati kesepakatan.

Peran Kementerian seharusnya untuk mendukung kami, dan untuk memimpin mencari solusi untuk menghormati kontrak yang mengikat secara hukum untuk menjadi tuan rumah event New7Wonders, yang ditandatangani pada bulan Desember 2010 dengan konsorsium swasta terkemuka di Indonesia. Konsorsium itu disahkan oleh Menbudpar sendiri.

“Sebaliknya, mereka telah bereaksi dengan informasi salah yang berbahaya, untuk menutupi kekurangan tanggung jawab dan  moral. Dalam pandangan saya, dengan perilaku ini, Kemenbudpar telah mengurangi peluang bagi Indonesia untuk menyelenggarakan event internasional seperti Olimpiade atau Piala Dunia,” begitu Weber.

Sebelumnya, pihak Yayasan New7Wonders telah menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait persoalan ini. (paip-1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s