Pelajaran Penting dari Perseteruan Kemenbudpar dengan New7Wonders


Oleh Jones Sirait
Pusat Analisis Informasi Pariwisata

Senin (8/2) kemarin, Menbudpar Jero Wacik sudah memberikan jawaban terkait ribut-ribut  penyelenggaraan deklarasi tujuh keajaiban dunia baru di Indonesia yang disebut-sebut bakal berujung dengan dihapusnya Komodo dari daftar nominasi. Intinya, Menbudpar tidak ingin ada penghapusan, dan jika ada pihaknya akan menuntut secara hukum. Pada hari yang sama pihak Yayasan New7Wonders (N7W) juga memberikan klarifikasi dan sekaligus keputusan sebagai pihak pemilik event itu yakni tetap akan melanjutkan keikutsertaan Komodo namun menghapus posisi Kemenbudpar sebagai official supporting committee. Pihak N7W juga bersikukuh untuk tetap memperjuangkan hak hukum mereka atas kesepakatan terkait keinginan Indonesia menjadi tuan rumah deklarasi N7W pada 11.11.11 (11 November 2011) di Jakarta.

Kasus ini menjadi semakin menarik perhatian kita karena baru saja Kemenbudpar juga menghadapi “gugatan” dari para pihak asosiasi pariwisata di dalam negeri terkait rencana pembentukan Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI) yang menurut UU No10/2009 tentang Kepariwisataan sudah harus terbentuk dua tahun sejak undang-undang itu disahkan atau hingga 16 Januari 2011 lalu.  Apa hubungan keduanya mengenai kinerja Kemenbudpar, dan apa pelajaran yang seharusnya bisa dipetik dari peristiwa ini?

Kalau dilihat ada sejumlah titik penting yang menjadi sumber keributan antara pihak Yayasan N7W dengan Kemenbudpar , diantaranya terkait persoalan komitmen moral, profesionalisme di sisi yang satu, dan masalah uang di sisi yang lain.  Pihak Kemenbudpar mengaku tidak pernah membuat perjanjian/kontrak hukum dengan pihak manapun selain menjalankan hal-hal yang telah diatur dalam standard participation agreement (SPA) konsekuensi dari pendaftaran Kemenbudpar sebagai official supporting committee ke Yayasan N7W. Ketika itu Kemenbudpar mendaftarkan tiga destinasi yakni Taman Nasional Komodo, Danau Toba dan Anak Gunung Krakatau, sehingga pembayarannya sekitar 600 dolar AS.

Tapi pihak Yayasan N7W bukan mempersoalkan SPA, tapi soal  komitmen yang harus dipenuhi Kemenbudpar ketika  mengajukan minat untuk menjadi tuan rumah deklarasi N7W pada 11.11.11 itu. Oleh Yayasan N7W kemudian Indonesia dipilih resmi menjadi tuan rumah pengumuman tujuh keajaiban dunia baru itu. Konon, versi Yayasan N7W, pihak Kemenbudpar sudah menyapakati pembentukan konsorsium swasta Indonesia untuk terlibat di dalamnya. Karena merasa komitmen itu tidak ditanggapi oleh Kemenbudpar sementara waktu terus bergulir (apalagi untuk mempersiapkan event internasional yang melibatkan banyak tokoh di dalamnya memang perlu waktu panjang), maka Yayasan N7W membuat ancaman untuk mengeliminasi Komodo sebagai finalis dengan alasan belum adanya ketentuan menjadi tuan rumah.

Pertama-tama memang perlu kita pisahkan antara Komodo sebagai finalis dengan Indonesia sebagai tuan rumah pengumuman pemenang event N7W. Sebenarnya tanpa menjadi tuan rumah, Indonesia tentu berhak untuk tetap didonimasi, karena hal ini tergantung dari pilihan publik. Tapi ketika Kemenbudpar sudah masuk ke ranah bidding menjadi tuan rumah, itu menjadi persoalan lain, apalagi dari pihak asosiasi (Yayasan N7W) sudah menetapkan Indonesia sebagai tuan rumah. Jelas ada konsekuensi-konsekuensi di sana, sebagaimana konsekuensi juga ketika Indonesia menggelar berbagai pertemuan internasional di Indonesia. Kemenbudpar seharusnya lebih paham soal itu karena sudah sering melibatkan diri dalam urusan event internasional seperti itu (meski dalam sejumlah hal ada juga perbedaan-perbedaan dibandingkan event konvensi, misalnya).

Pertanyaan kita adalah mungkinkah Kemenbudpar tidak tahu aturan main di N7W sebelum ikut bidding? Bukankah seharusnya mereka sudah tahu hal itu? Sebut saja, misalnya, soal license fee sebesar 10 juta dolar AS itu, soal local partner dan sebagainya. Hal ini perlu dipertanyakan karena ini bukan yang pertama kali N7W menggelar acara serupa, sehingga jelas ada perbandingannya. Dan, tentu, sebelumnya sudah ada aturan main di sana. Maka sangat ceroboh dan sangat tidak profesional jika Kemenbudpar tidak mencari tahu informasi terkait bidding itu sebelumnya.

Jika ada keberatan kita kepada Yayasan N7W sebenarnya lebih pada upaya mengait-ngaitkan menjadi tuan rumah itu dengan upaya eliminasi Komodo. Tapi mungkin mereka sudah terlalu kecewa dengan Kemenbudpar? Coba bayangkan jika Kemenbudpar pemilik sebuah event, lalu diperlakukan hal yang sama?

Dari pihak Kemenbudpar, kita melihat ada upaya menarik ini menjadi urusan nasionalisme, persoalan gugat-menggugat dan lain-lain, yang seharusnya tidak begitu. Kesannya hanya ingin bersembunyi dan melepaskan diri dari persoalan utama. Bagi kami, apa yang terjadi ini sebenarnya lebih pada “mismanagement”, entah itu di Kemenbudpar maupun Yayasan N7W. Dalam konteks Kemenbudpar ada dugaan mereka memang ceroboh, mungkin juga terlena dengan urusan lain, atau mengganggap sepele sampai kemudian tersadar setalah muncul ancaman? Bayangkan, (ini mengutip kronologi versi Kemenbudpar) undangan untuk ikut bidding sudah datang bulan Februari 2010, lalu pada 25 November Indonesia mengirimkan surat resmi untuk menjadi tuan rumah, kemudian pada 6 Desember 2010 pihak Yayasan N7W menetapkan Indonesia menjadi tuan rumah. Nah setelah itu, hampir selama sebulan tidak ada kabar dari Kemenbudpar mengenai kewajiban-kewajiban atas komitmen mereka terhadap N7W.

Dalam konteks Yayasan N7W, mereka agaknya gagal untuk memahami “budaya karet” di Indonesia yang kemungkinan “pagi kedele, sore tempe”, termasuk situasi Menbudpar Jero Wacik yang bisa “dikeroyok” ramai-ramai atas isu Komodo ini. Terutama soal anggaran, yang kebetulan kali ini sangat besar jumlahnya, jika ditotal termasuk biaya pelaksanaan hingga mencapai Rp 450 miliar. Bayangkan darimana asal uang itu? Apakah sudah dianggarkan di APBN 2011? Minta dari Menkeu? Atau mau ambil dari seluruh anggaran pemasaran di Kemenbudpar tahun 2011? Apa iya ada? Ini yang kita maksud menjadi “kegagalan” Yayasan N7W yang sebenarnya kritik kepada Kemenbudpar agar berhati-hati dalam setiap mengambil langkah. Sebab begitu komitmen sudah dibuat, maka akan ditagih.

Terkait dana, sekali lagi, kita memang masih belum jelas bagaimana aturan main antara pihak N7W, Kemenbudpar dan pihak konsorsium. Misalnya, apakah itu murni data pelaksanaan yang habis total tanpa benefit langsung lain kepada Kemenbudpar? Bagaimana dengan sponsor luar, donatur-donatur lain, dan sebagainya. Atau ini murni pembiayaan pemerintah tanpa dukungan dana lain dari pihak ketiga? Untuk mencegah “kesalahpahaman” sebaiknya masing-masing pihak terbuka soal itu.

Nah, sekarang dua-dua pihak sudah mengeluarkan sikap. Apa yang akan terjadi berikutnya agaknya menjadi penting untuk dibahas. Pihak N7W sudah mengumumkan tetap akan melanjutkan Komodo dalam voting N7W, tapi mereka telah mengeluarkan Kemenbudpar sebagai official supporting committee. Konsekuensinya, Kemenbudpar jelas tidak ikut lagi sebagai pendukung terkait Komodo di acaranya N7W. Dengan kata lain, itu adalah cara N7W yang tidak mengakui Kemenbudpar sebagai bentuk kekecewaan mereka atas kinerja Kemenbudpar. Mereka agaknya ingin memisahkan antara Indonesia di satu sisi dengan Kemenbudpar di sisi yang lain. Dengan tetap mencantumkan Komodo mereka menyatakan penghargaan mereka kepada Indonesia dan pilihan publik atas Komodo, sebagai destinasi yang layak didukung sebagai keajaiban dunia baru. Sebaliknya, mereka menolak Menbudpar dan kementeriannya dalam urusan ini. Pertanyaannya: apakah Kemenbudpar kemudian berhak untuk melakukan kampanye Komodo dalam rangka tujuh keajaiban dunia (N7W)? Dari penjelasan N7W jelas tidak boleh lagi karena sudah bukan pendukung, kecuali ada pihak lainnya yang menawarkan diri untuk menggantikan posisi Kemenbudpar. Dalam konteks lain, misalnya tidak terkait N7W tentu saja boleh. Bagaimana kalau Kemenbudpar menuntut penggunaan Komodo dalam kampanyenya N7W dengan alasan penggunaan Komodo yang adalah warisan alam Indonesia itu adalah perampokan? Kalau ini ditempuh jelas akan menjadi bahan tertawaan: bayangkan, di-delete tidak bisa, tapi tetap dipasang pun dituntut.

Selesaikah persoalan? Belum. Pihak N7W ternyata juga terus akan mempersoalkan hak hukum mereka atas apa yang mereka sebut “pelanggaran komitmen moral” itu, meski pihak Kemenbudpar tidak merasa melakukan pelanggaran. Dari pihak Kemenbudpar, untuk  menggugat secara hukum pihak N7W kalau  Komodo dieliminasi jelas  tidak mungkin ditempuh lagi, karena pihak N7W tetap melanjutkan kampanye Komodo meskipun dengan alasan berbeda yakni menghargai pilihan publik selama ini. Yang kemudian tetap menjadi persoalan adalah “pengunduran diri” dari tuan rumah deklarasi N7W. Dalam konteks kesepakatan bahasa mundur atau batal itu memiliki konsekuensi lain. Tapi bagaimana mengatakan mundur atau batal kalau mengaku tidak mengajukan diri sebagai tuan rumah? Nah, dalam konteks itu kemudian memang kita melihat kontroversi-kontroversi yang justru membuat kita geleng-geleng kepala. Kalau Kemenbudpar mengaku Yayasan N7W itu sebagai LSM yang tidak jelas, tapi faktanya dia marah kalau N7W mengeliminasi. Benarkah bahwa dalam persoalan ini Menbudpar tidak bisa menempatkan dirinya sebagai seorang negarawan sejati? Justru beberapa orang kini mempertanyakan dengan sikap semacam itu, justru Menbudpar lah yang tidak professional.

Kita sama sekali tidak ingin membela siapa-siapa di sini. Haruskah masalah Komodo ini berakhir semacam ini? Menurut kami, kisruh Kemenbudpar dengan Yayasan N7W ini telah membawa dimensi lain, yang tidak lagi sekadar license fee, atau kekerasan argumen untuk membenarkan sikap masing-masing. Sesuatu  yang jauh lebih penting dalam urusan ini, dan kemungkinan berdampak  panjang. Yakni terciderainya reputasi, komitmen moral dan kesungguhan dalam mencapai sebuah resolusi. Publik internasional sedang melihat apakah Indonesia bisa dipegang komitmennya. Demikian juga dengan Yayasan N7W, apakah betul-betul akan menjadi institusi yang fair? Kalau soal urusan N7W saja terbukti rebut seperti ini, bagaimana nanti dengan event sekelas Piala Dunia atau Olimpiade?

Semua ini kita katakan agar jangan sampai reputasi kita semakin buruk. Menbudpar Jero Wacik harusnya menjaga baik-baik hal ini, sebagai ujung tombak public relation kita dengan dunia internasional. Kita bosan mendengar alasan-alasan. Berbenahlah, coba lebih cermat, lebih serius sedikit dan lakukan pendekatan berbeda. Ribut terus, malu dengan tetangga. []

One thought on “Pelajaran Penting dari Perseteruan Kemenbudpar dengan New7Wonders”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s