Konflik Kemenbudpar-Yayasan “New7Wonders” dan Reputasi Indonesia


Oleh Pusat Analisis Informasi Pariwisata

JAKARTA- Tiba-tiba Yayasan Tujuh Keajaiban Dunia (Yayasan New7Wonder) mengumumkan sebuah ancaman yang mengagetkan: pada tanggal 7 Februari 2011, Komodo akan ditangguhkan dan tidak lagi diikut-sertakan dalam kampanye New7Wonder. Alasannya, sebagaimana dikutip dalam situs organisasi yang dipimpin Bernard Weber, yang menjadi pendiri dan presiden N7W, benar-benar tidak mengenakkan di telinga. “karena komitmen dari salah satu instansi pemerintah RI dan kontrak kerjasama dengan pihak swasta dan konsorsiumnya tidak ditepati dan ingkar.”

Kita sebut “tiba-tiba” karena memang selama ini hampir tidak pernah terungkap ke public ada apa di balik proses pencantuman Komodo sebagai salah satu calon keajaiban dunia, termasuk bagaimana ceritanya Indonesia dipilih menjadi tuan rumah penyelenggaraan Penganugerahan dan Deklarasi Pemenang New7Wonder yang Baru yaitu tepat setahun sebelum diselenggarakannya event dimaksud yaitu pada tanggal 11 November 2011 (11.11.11). Menbudpar Jero Wacik dan pejabat Kemenbudpar lainnya juga sering terdengar membanggakan Komodo dan telah melansir untuk menjadi tuan rumah. Bahkan Wapres Boediono dan sejumlah pejabat lain telah berkunjung ke Komodo dan menyerukan dukungan masyarakat.

Mestinya, kalau rencana ini mulus, Indonesia akan menjadi negara penyelenggaraan yang sama pernah dilakukan Lisbon pada 7 Juli 2007 (07.07.07) yang ketika itu diumumkan tujuh keajaiban dunia baru yakni: The Great Wall of China, Petra, Chichén Itzá , the Statue of Christ Redeemer, the Colosseum, Machu Picchu, dan the Taj Mahal.

Ada apa antara Kemenbudpar dengan Yayasan “Tujuh Keajaiban Dunia”? Mengapa sepertinya Yayasan N7W begitu sangat kesal? Coba lihat kampanye yang mereka lakukan melalui website resminya (lihat disini),

facebook, dan rilis pers yang dikirimkan ke berbagai media mengenai persoalan ini. Begitu burukkah kinerja Kemenbudpar dimata mereka? Betulkah ini menjadi contoh lain betapa kacaunya manajemen Kemenbudpar di bawah Jero Wacik setelah kasus leletnya pembentukan Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI) yang menurut undang-undang sudah harus dibentuk 16 Januari 2011? Lalu karena dalam hal ini yang dihadapi adalah pihak internasional yang memiliki koneksi kuat dengan berbagai lembaga internasional lain, apa konsekuensinya bagi pariwisata kita secara keseluruhan?

Sejauh ini, pihak Kemenbudpar memang belum memberikan keterangan resmi mengenai permasalahan ini.  Menurut Direktur Konvensi, Insentif, dan Pameran Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar) Nia Niscaya, Menbudpar Jero Wacik baru akan menjelaskan persoalan ini pada Senin (7/2).

Nia sendiri mengaku tahu tentang duduk persoalan  polemik Komodo dengan Yayasan New7Wonders itu. Tetapi, dia memilih menunggu Jero Wacik memberikan keterangan resmi terlebih dahulu.

Meski begitu, kepada sejumlah media, Jero Wacik sebenarnya sudah membuka sedikit tabir persoalan. Kita rangkumkan saja dengan pointers berikut: Pertama, dia keberatan dengan syarat komitmen fee sebesar 10 juta dolar AS plus 35 juta dolar AS untuk pelaksanaan acara sehingga total jenderal 45 juta dolar AS (sekitar Rp 450 miliar). Kedua, Jero Wacik menyebut keberatan karena dengan dana itu belum tuntu juga Komodo bisa menang. Menurut Jero Wacik, dana sebesar itu tidak sepadan dengan yang didapat Indonesia jika Komodo tidak menang.

Ada 28 finalis, dan posisi Komodo yang dikutip PAIP dari website N7W per 4 Februari 2011 pukul 02.00 WIB,  menempati posisi ke-10 dalam pemilihan internasional. Peringat teratas adalah Halong Bay (1), Kilimanjaro (2), Iquazu Falls (3), Great Barrier Reef (4), Jeita Grotto (5), Table Mountain (6), dan Jeju Island (7). Yayasan sendiri menyebut kemungkinan, Komodo akan dapat menempati posisi ke-11 dari 28 nominasi lainnya, dan dengan kemungkinan terus maju.

Ketiga, Jero Wacik menyebut ketidaksenangannya dengan yayasan itu karena mengancam dirinya dan Indonesia. Dia tidak perduli kalau Komodo kemudian di-delete dari daftar keajaiban, sebab toh promo selama ini sudah menguntungkan Indonesia. Keempat, dia mendukung jika China, Abu Dhabi atau lainnya menjadi tuan rumah menggantikan Indonesia yang penting Komodo bisa dipilih. Kelima, masih kata Wacik, yang meminta agar Indonesia menjadi tuan rumah adalah pihak Yayasan N7W.

Betulkah?

Yayasan N7W rupanya mempunyai jawabannya sendiri mengenai persoalan ini. (jawaban mereka baca disini).Menarik untuk disimak, betapa kesalnya yayasan itu atas sikap Kemenbudpar. Versi Yayasan N7W justru pihak Kemenbudpar lah yang menyatakan ketertarikannya untuk menjadi tuan rumah dan penyelenggaraan event itu. Hal itu diawali pada bulan Februari 2010 ketika Kemenbudpar mengundang Direktur Yayasan N7W untuk meminta saran dan panduan bagaimana menyelenggarakan kampanye Vote Komodo agar sukses menjadi salah satu 7Keajaiban Alam Dunia.

“Jasa konsultasi ini diberikan oleh N7W tanpa imbalan apapun kecuali biaya tuan rumah menjamu. Saat konsultasi berlangsung Kemenbudpar juga menyampaikan pernyataan publik bahwa Indonesia tertarik juga untuk menjadi tuan rumah dan penyelenggara event dimaksud,” tulis Yayasan N7W.

Setelah beberapa bulan maju-mundur, pada bulan September 2010, menurut Yayasan N7W menyampaikan surat formal yang menegaskan keinginan Indonesia untuk menjadi tuan rumah event dimaksud sekaligus melakukan kerjasama dengan pihak konsorsium PC 1 dan PC 2. Surat Konfirmasi ini menjadi landasan tegas bagi N7W untuk yakin bahwa Indonesia memang berniat dan bertekad untuk menjadi tuan rumah. Sejak itu maka komunikasi antar- semua pihak terutama dengan PC 1 dan N7W menjadi semakin sering dan akhirnya landasan dan rancangan kerjasamanya terbentuk termasuk aspek komersial dan logistiknya serta bagaimana mengikut-sertakan peran pengusaha swasta dan BUMN.

“Pada saat yang sama, secara internal N7W Direktur mengajukan usulan kepada dewan pimpinan N7W agar Jakarta Indonesia mendapat prioritas sebagai tuan rumah penyelenggaraan penganugerahan 7 Keajaiban Alam Dunia yang baru,” begitu Yayasan N7W.

Tapi perkembangan setelah itu menjadi membingungkan, yang berujung pada ditangguhkannya Vote Comodo. Mengapa?

“Karena sebuah instansi pemerintah dan konsorsium swasta wanprestasi terhadap komitment dan kontrak mereka maka Yayasan N7W menganggap tidak aman dari segi hukum untuk beroperasi di Indonesia. N7W selalu menjunjung tinggi kesepakatan hukum dimanapun didunia ini demi memastikan agar 1 milyar suara yang akan diperoleh dalam kampanye 7Keajaiban Alam Dunia dihargai dan diproteksi,” jawab Yayasan N7W.

Komitmen Apa Yang Tidak Dijalankan? “Sebuah instansi pemerintah dan konsorsium swasta telah berkomitmen agar Jakarta menjadi tuan rumah Penganugerahan dan Deklarasi Pemenang 7Keajaiban Alam Dunia pada tanggal 11 Nopember 2011. Sayangnya, kontrak dan kesepakatan legal yang ditanda-tangani tanggal 9 Desember tahun lalu tidak dijalankan. Landasan hukum sangat penting apalagi dalam mempersiapkan event dunia seperti ini di Indonesia dimana waktu yang sangat sempit dan kompleksnya logistik dan pengaturan serta produksinya akan sangat bergantung pada kepastian hukum.”

Dimulai ketika kesepakatan antara PC1 dan N7W dicapai yang bertujuan untuk mengatur diumumkannya Jakarta Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan Penganugerahan dan Deklarasi Pemenang 7Keajaiban Alam Dunia Yang Baru yaitu tepat setahun sebelum diselenggarakannya event dimaksud yaitu pada tanggal 11.11.10. Tapi pada November 2010 Kemenbudpar sama sekali tidak memberi tanggapan terhadap surat laporan kepada Kemenbudpar tentang persiapan pengumuman deklarasi tanggal 11.11.10 dimaksud.

Tidak adanya tanggapan ini diartikan oleh PC1 sebagai penolakan kerjasama yang disampaikan Kemenbudpar sendiri pada suratnya kepada N7W bulan September 2010.

“Yang sangat ironis adalah pada tanggal 23 Nopember 2010 saat Direktur N7W ada di Jakarta, Kemenbudpar menyelenggarakan pertemuan terbatas dengan beberapa pengusaha dalam rangka menggalanga Vote Komodo dan dukungan Penyelenggaraan Event Deklarasi tidak mengundang direktur dimaksud.”

Desember 2010 PC 1 akhirnya dengan tegas menyampaikan bahwa mereka tidak sanggup meneruskan prakarsa ini jika pemerintah tidak mendukungnya, karena tidak tepat jika hanya pihak swasta yang tampil dipanggung Vote Komodo dan Event Akbar dimaksud. Dengan pernyataan ketidak sanggupan PC1 maka kontrak dengan N7W pada hari Senin 6 Desember 2010 dibatalkan.

Dengan dibatalkannya kontrak dengan PC 1 oleh N7W. PC 2 menawarkan diri dan menyanggupi untuk meneruskan kontrak PC 1 yang dibatalkan. Maka pada hari Kamis, 9 Desember 2010, N7W menunjuk PC 2 untuk melanjutkan kontrak PC1 yang telah dibatalkan dengan syarat dan kondisi yang sama seperti dengan PC 1. Namun PC2 juga gagal memenuhi kewajiban awal yang telah lampau tenggat waktunya yaitu 23 Desember 2010.

Akhirnya pada awal Januari 2011 Kemenbudpar setuju untuk bertemu dengan PC 2. PC 2 terpaksi mencari alternatif jalur strategis lain karena Kemenbudpar tegas mengatakan mereka tidak akan koperatif.

Kondisi ini memaksa N7W untuk melakukan perjalanan tanggap darurat ke Jakarta dan akhirnya bertemu dengan Kemenbudar, dan PC 2. Kesan pertama yang ditemukan N7W pada pertemuan ini jelas bahwa Kemenbudpar sama sekali belum memperoleh kemajuan apapun dalam menindak-lanjuti pernyataan dan komitmennya kepada publik. Sejak saat inilah maka isu tentang ditangguhkannya status Komodo sebagai finalis telah mewacana.

Seminggu setelah pertemuan dengan Kemenbudpar (9 Januari 2011) tenggat waktu yang diberikan kepada PC 2 untk menyelesaikan kewajibannya dan komitmennya yaitu tanggal 24 Januari 2010 telah lewat dan tidak membawa hasil, maka Surat Pemberitahuan ditangguhkannya status Komodo telah dikirim oleh N7W kepada Kemenbudpar.

Pertaruhan reputasi

Kita memang belum tahu lebih rinci versi Menbudpar Jero Wacik, dan kita ingin mendengar secara jelas darinya awal pekan depan. Namun secara garis besar, jika kita simak kedua versi dari dua pihak itu, kita memang akan mudah menemukan sejumlah titik kekacauan, pertama-tama tentunya dari pihak Kemenbudpar.

Bahwa yang jadi persoalan adalah soal uang, itulah intinya yang kita pegang sementara (kita sebenarnya juga ingin mendengar suara Yayasan N7W soal ini tanpa ditutup-tutupi), yakni komitmen fee dan dana pelaksanaannya yang seluruhnya 45 juta dolar AS. Bagi Jero Wacik itu tidak logis karena belum tentu juga Indonesia menang walaupun sebagai tuan rumah. Pertanyaannya siapa yang memberi jaminan jika menjadi tuan rumah pasti dimenangkan? Kalau itu terjadi jelas akan mencoreng reputasi Yayasan N7W, dan bahkan mencoreng citra Indonesia jika hal itu sampai dikreasikan seperti itu.

Kemudian, bukankah seharusnya Kemenbudpar telah menerima ketentuan mengenai peraturan-peraturan dari pihak Yayasan N7W mengenai hak dan kewajiban masing-masing? Lantas, mengapa tidak memberikan kata tegas sebelum semua berlanjut? Indonesia jelas punya hak penolakan jika tidak sepakat dengan point-point yang ditawarkan, tapi akan lain ceritanya jika sudah diteken. Kalau kemudian mundur dengan mencari-cari alasan jelas tidak fair namanya.

Kembali soal fee. Memang antara satu insitusi tidak punya ukuran yang sama menyangkut besarannya. Kemenbudpar sangat paham mengenai hal ini, bahkan kadang  dikritik mengenai transparansinya, baik antara satu event dengan event lainnya yang pernah digelar di Indonesia . Lalu apa yang terjadi sebenarnya sehingga terlalu keras soal besaran? Kita tidak ingin membela salah satu pihak, tapi dari pengalaman terjadinya kekisruhan mengenai hal ini selalu tidak tunggal penyebabnya.

Memang dari segi jumlah siapa yang tidak mengatakan jumlah 45 juta dolar AS itu sangat besar? Tapi mengapa tidak memecahkan persoalan itu jauh-jauh hari bukan membiarkannya berlarut-larut?

Menarik sekali penjelasan Yayasan N7W terkait soal benefit ini. Menurut mereka, jika terpilih, maka Komodo akan memberikan keuntungan besar bagi negara. Webber juga menyebut Komodo akan menghasilkan lebih dari 5 miliar dolar AS profit ekonomi, pariwisata dan simbol nasional.

Kisruh ini, bagi kita menjadi lucu juga, karena selama ini Kemenbudpar paling senang bicara profit semacam devisa pariwisata yang jumlahnya triliunan setiap tahun, sebagai alasan untuk meminta anggaran yang harus terus meningkat ke DPR dan Menkeu. Giliran sekarang dibalik, dan tanggapannya berbeda. Nah!

Ada yang menyebut persoalan ini mencerminkan manajemen Kemenbudpar yang tidak  serius dalam menggarap sesuatu? Mungkin Kemenbudpar terlalu sibuk sehingga lupa dengan komitmennya? Kita jadi teringat dengan pembentukan Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI) dan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GPPI) yang menurut UU No10/2009 tentang Kepariwisataan seharusnya sudah terbentuk 16 Januari 2011 lalu. Kemenbudpar sepertinya juga terlalu sibuk sehingga kelupaan kewajiban konstitusionalnya sendiri, lalu kemudian panik mencari alasan untuk membenarkan pelanggaran yang dilakukan. Komitmen adalah komitmen, janji adalah janji, dan pelanggaran adalah tetap pelanggaran.

Kita berharap dalam kasus Yayasan N7Y kali ini, pihak yayasan juga bisa memaklumi ini. Kemenbudpar sudah terlalu sibuk. Tidak bisa diganggu. Mudah-mudahan reputasi Indonesia jangan digantungkan pada reputasi menterinya. []

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s