DPR Desak Menbudpar Jelaskan Keterlambatan Pembentukan BPPI


JAKARTA- Kalangan DPR, Senin (25/1), mendesak Menbudpar Jero Wacik untuk menjelaskan perihal pelanggaran undang-undang yang dilakukannya terkait pembentukan Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI) dan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI).

“Menbudpar harus memberikan penjelasan mengapa terjadi keterlambatan itu, padahal dalam undang-undang disebutkan kedua lembaga itu sudah harus dibentuk dua tahun sejak UU Kepariwisataan diundangkan,” kata anggota Komisi X DPR RI Tb Dedy S Gumelar di Jakarta.

Menurutnya, pembentukan kedua lembaga pariwisata merupakan amanah dari Undang-Undang No10/2009 tentang Kepariwisataan. Yakni mengacu pada Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 65, dan Pasal 66.

Berdasar Ketentuan Peralihan UU No10/2009 juga dinyatakan, pembentukan BPPI dan GIPI selambat-lambatnya dua tahun setelah UU No 10 Tahun 2009 diundangkan, atau paling lambat 16 Januari 2011.

Dikatakan, BPPI dan GIPI sangat berguna untuk memajukan industri pariwisata di Indonesia. Anggota DPR yang akrab disapa Mi’ing ini  lantas mendesak agar Menbudpar Jero Wacik segera membentuk kedua lembaga itu selambat-lambatnya akhir Januari 2011 ini, dan meminta adanya transparansi dalam pembentukannya.

“Perlu transparansi dalam proses pembentukan Unsur Penentu Kebijakan dan Unsur Pelaksana BPPI serta keanggotaan dalam GIPI,” kata dia.

Secara terpisah, Direktur Pusat Analisis Informasi Pariwisata Jones Sirait mengatakan, tidak terbukanya Kemenbudpar dalam urusan pembentukan BPPI dan GIPI ini memang telah diprediksinya sejak awal. Dia menyebut, jika persoalan ini tidak segera dicairkan oleh Menbudpar Jero Wacik maka akan dapat memperkeruh kembali hubungan industri dan Kemenbudpar.

“Menbudpar Jero Wacik harusnya bijaksana dan bertindak segera, dan tidak perlu mendengar gesekan di lingkaran Kemenbudpar yang bisa merusak kebersamaan yang sudah dibangun selama ini,” katanya.

Menurutnya, adalah fakta yang tidak bisa dibantah oleh Menbudpar keterlambatannya membentuk BPPI dan GIPI adalah kesalahan fatal, karena menyangkut peraturan perundang-undangan, yang merupakan kesepakatan bersama pemerintah dan DPR, dimana pihak industri dan masyarakat pariwisata terlibat aktif saat penyusunan UU No10/2009 tentang Kepariwisataan itu.

Hal itu, menurut Jones Sirait, bisa menjadi preseden sangat buruk, karena di dalam UU Kepariwisataan itu juga ada aturan-aturan yang menuntut ketaatan pelaku usaha, asosiasi, masyarakat dan wisatawan. “Kalau Menbudpar Jero Wacik tidak taat undang-undang maka mereka bisa saja berdalih bagaimana mau melaksanakan undang-undang itu sebab menteri saja sudah tidak taat. Inilah yang kami sayangkan, meskipun kami tidak mengharapkan tapi dampaknya bisa luas,” katanya.

Menanggapi kritik terkait pembentukan BPPI dan GIPI ini, Kemenbudpar dalam penjelasannya, Senin (24/1) mengatakan, telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam pembentukan lembaga itu (lihat Kemenbudpar Lakukan Langkah Strategis Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Indonesia). Namun begitu, dalam penjelasan itu tidak ada bantahan atas tudingan pelanggaran yang dilakukan Kemenbudpar. Kemenbudpar juga tidak memberikan kepastian sampai kapan akan membentuk badan itu, kecuali menyebut saat ini mereka tengah melakukan persiapan rapat tim seleksi unsur penentu kebijakan BPPI.

“Saat ini Kemenbudpar tengah melakukan persiapan rapat tim seleksi unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia sekaligus akan menyampaikan nama-nama dan draft Keputusan Presiden yang akan dikirimkan melalui surat Menteri Kebudayaan dan Pariwisata kepada Presiden RI,” tulis pernyataan itu.

Hal itu membuat kesan bagi kalangan asosiasi dengan menyebut pelanggaran undang-undang itu seakan-akan bukan hal luar biasa bagi Kemenbudpar. Betulkah?

Ketua Umum DPP Incca Iqbal Alan Abdullah menegaskan Kemenbudpar jelas-jelas sudah melanggar ketentuan dalam UU No10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang menegaskan pembentukan BPPI dan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) sudah harus dibentuk selambat-lambatnya dua tahun sejak undang-undang itu diundangkan.

“Karena undang-undang ini disahkan dan diundangkan 16 Januari 2009, maka  BPPI dan GIPI sudah harus dibentuk 16 Januari 2011. Jadi pelanggaran itu bukan kata saya, tapi kata undang-undang,” tegas Iqbal yang juga anggota DPR RI ini.

Menurut Iqbal, pihak asosiasi mempertanyakan mengapa terkesan Kemenbudpar mengulur-ulur waktu pembentukan, dan bahkan mempersalahkan seakan-akan ini keterlambatan asosiasi mengajukan nama-nama seperti diatur dalam undang-undang.

“Kemenbudpar baru menerbitkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.69/HK.001/MKP/2010, tentang Tata Kerja, Persyaratan, Serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan  Promosi Pariwisata Indonesia, lalu baru  pada 6 September 2010, dibentuk tim seleksi. Hal itu berarti setelah 1 Tahun 7 Bulan sejak UU No10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan diundangkan,” jelasnya.

Selain itu, pada tanggal 15 Desember 2010 tim seleksi justru menyampaikan surat lagi kepada pihak asosiasi untuk mengajukan nama-nama calon, padahal pada paling lambat 10 Oktober 2010, pihak asosiasi sudah menyampaikan nama-nama sesuai dengan keputusan rapat tanggal 30 September 2010 yang meminta asosiasi-asosiasi/himpunan-himpunan untuk mengirimkan nama-nama calon selambat-lambatnya 10 hari kepada ketua team.

“Asosiasi-asosiasi telah memberikan nama masing-masing satu orang, sesuai dengan keinginan SK Menteri, dan tidak benar juga tidak banyak peminat untuk masuk BPPI, sebab semua asosiasi besar sudah memasukkan nama calonnya,” begitu Iqbal. (paip-1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s