Asosiasi Pariwisata: Menbudpar Langgar Undang-Undang dan Lakukan Pembohongan


JAKARTA- Tidak terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI) sampai batas waktu dua tahun sebagaimana diatur dalam UU No10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan membuat kalangan asosiasi pariwisata gerah. Mereka menyebut Menbudpar Jero Wacik telah melanggar undang-undang yang harusnya dihormatinya.”Amanat konstitusi adalah Kemenbudpar diberi waktu dua tahun untuk membentuk BPPI tetapi sampai batas waktu berlalu, 16 Januari 2011, belum juga terbentuk,” ujar Ketua Umum DPP Indonesia Congress and Convention Association (Incca) Iqbal Alan Abdullah, yang juga anggota DPR Komisi VII, di Jakarta, kemarin.

Berdasarkan UU No10 Tahun 2009, pemerintah harus sudah membentuk BPPI paling lambat 2 tahun setelah undang–undang itu disahkan 16 Januari 2009.

Pihak Kemenbudpar, lanjutnya, juga melakukan kebohongan publik dengan menyatakan pada anggota DPR bahwa tidak ada wakil asosiasi yang berminat untuk duduk di badan itu.

”Kami, asosiasi pariwisata, sudah sepakat cukup pilih salah satu wakil dari asosiasi yang ada untuk duduk di badan itu. Namun, Kemenbudpar minta setiap asosiasi mengajukan dua nama,” ujar Iqbal.

”Saya rasa itu hanya upaya Kemenbudpar untuk memperlambat pembentukan karena intinya tidak mau berbagi kekuasaan dalam hal dana promosi wisata,” tambahnya.

Hal senada disampaikan Yusak Anshori Ketua Dewan Pariwisata Indonesia (Depari) Jawa Timur. “Kemenbudpar melanggar UU itu. Saya belum mendengar adanya pembentukan BPPI,” katanya seperti dikutip Bisnis Indonesia

Padahal, katanya, pada awal tahun ini Indonesia harus mempromosikan branding barunya Wonderful Indonesia di bursa-bursa internasional, seperti ASEAN Tourism Forum (ATF) di Phnompenh, Kamboja, 15-21 Januari 2011, dan Vakantiebeurs pada 12-17 Januari 2011 di Utrech, Belanda.

“Ironisnya lembaga profesional yang bertugas menangani promosi juga belum terbentuk,” tambah Yusak. BPPI adalah lembaga yang penting guna mempromosikan pariwisata Indonesia pada 2011.

Mantan Executive Director Surabaya Tourism Promotion Board (STPB) itu mengaku tidak paham mengapa BPPI belum terbentuk, padahal pemerintah sudah menyediakan dana Rp 21 miliar untuk lembaga ini.

Menbudpar Jero Wacik, Sekjen Kemenbudpar Wardiyatmo, maupun Dirjen Pemasaran Pariwisata Sapta Nirwandar belum bisa dikonfirmasi mengenai hal tersebut, karena sedang menghadiri ASEAN Tourism Forum  di Kamboja 17–21 Januari. (paip-1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s