Kalau Menbudpar Saja Tidak, Siapa Lagi Mau Taati UU?


Oleh Pusat Analisis Informasi Pariwisata

JAKARTA- Hari Senin (17/1) hari ini mestinya adalah hari yang special bagi dunia kepariwisataan Indonesia, karena pada hari ini seharusnya, menurut Undang-Undang No10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, sudah harus terbentuk Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI) dan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI).
Undang-undang itu, yang dibahas dengan seksama dan memakan waktu cukup lama di DPR RI bersama Pemerintah, menjadi tidak ada artinya lagi, dan sekaligus menjadi preseden sangat buruk bagi penegakan peraturan di lingkungan kebudayaan dan kepariwisataan, yang kemungkinan akan sangat mudah pula untuk dilanggar seiring dengan ketidaktaatan menterinya terhadap UU Kepariwisataan.
Atas kenyataan ini, Pusat Analisis Informasi Pariwisata menyatakan sangat memprihatinkan, dan tidak habis pikir mengapa seorang pejabat yang seharusnya menjadi panutan dalam penegakan peraturan perundang-undangan, justru tidak menunjukkan keberpihakannya kepada ketentuan konstitusional, yang juga ikut disepakatinya sendiri.

Sesuai ketentuan yang diatur pada Pasal 65 UU No10/2009 itu, dinyatakan “Badan Promosi Pariwisata Indonesia dibentuk paling lambat dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan”. Hal yang sama juga berlaku bagi pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), yang menurut Pasal 66 difasilitasi pertama kali pembentukannya oleh pemerintah dan “harus telah dibentuk dalam waktu paling lambat dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan”. Karena undang-undang ini disahkan dan diundangkan 16 Januari 2009, maka pembentukan BPPI dan GIPI sudah harus selesai 16 Januari 2011, kemarin.

Hingga hari ini, kita memang belum mendengar apa alasan pemerintah (baca Menbudpar) yang dapat dijadikannya alasan untuk tidak mentaati undang-undang. DPR harus mempertanyakan hal itu. Tapi apapun alasannya, sadar atau tidak, Menbudpar telah melakukan kesalahan sangat besar dan fatal. Karena dalam urusan ini, bukan lagi semata karena soal BPPI atau GIPI tapi jauh lebih di atasnya yaitu persoalan konstitusional. BPPI dan GIPI itu persoalan penting, tapi pembentukan dua lembaga itu telah membuat Menbudpar kehilangan kesadarannya yang justru jauh lebih penting dan paling mendasar yakni ketidaktaatan pada peraturan perundangan.

Kita sangat menyayangkan hal ini. BPPI atau GIPI itu persoalan suplemen, dan seperti disebut Menbudpar beberapa waktu lalu, lembaga ini tidaklah begitu hebat. Betul. Tapi, Indonesia tanpa ketaatan pada peraturan perundangan, kacaulah negeri ini. Sayangnya, hal itu justru ditunjukkan oleh seorang menteri. (paip)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s