BPPI, dan Potensi “Malapetaka” Baru Hubungan Industri-Kemenbudpar


Oleh Pusat Analisis Informasi Pariwisata

DUA pertanyaan besar ini sedang dihadapkan kepada Kemenbudpar: Pertama, akankah Menbudpar Ir Jero Wacik akan membiarkan dirinya melanggar undang-undang (UU No10/2009 tentang Kepariwisataan) dengan masih menunda-nunda pembentukan Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI), dan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) yang tentu menjadi preseden buruk bagi penegakan perundang-undangan, termasuk berpotensi menghancurkan kepercayaan publik terhadap produk perundang-undangan negara? Kedua, akankah pemilihan terhadap personalia yang duduk di struktur penentu kebijakan BPPI dan GIPI itu sudah mencerminkan kebutuhan yang sesungguhnya serta perwakilan yang sebenar-benarnya sebagaimana diinginkan oleh undang-undang itu?

Sesuai ketentuan yang diatur pada Pasal 65 UU No10/2009 itu, dinyatakan “Badan Promosi Pariwisata Indonesia dibentuk paling lambat dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan”. Hal yang sama juga berlaku bagi pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), yang menurut Pasal 66 difasilitasi pertama kali pembentukannya oleh pemerintah dan “harus telah dibentuk dalam waktu paling lambat dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan”. Karena undang-undang ini disahkan dan diundangkan 16 Januari 2009, maka pembentukan BPPI dan GIPI sudah harus selesai 16 Januari 2011. Itu berarti hanya beberapa hari sejak hari ini.

Tentu saja,melihat perkembangan yang terjadi ini, menjadi mengherankan mengapa Kemenbudpar begitu lamban dalam menjalankan amanat undang-undang itu. Ada apa sebenarnya, begitu pertanyaan banyak orang. Dari pengamatan Pusat Analisis Informasi Pariwisata (PAIP), Kemenbudpar baru menunjukkan reaksi setelah undang-undang itu enam bulan sebelum memasuki tahun kedua. Hal itu terlihat dari keluarnya SK Menteri tentang pengangkatan tim seleksi dan tata cara persyaratan dan pengangkatan personalia, sekitar bulan Agustus-September 2010, sebagai tindak lanjut dari Pasal 38 UU No10/2009 tentang Kepariwisataan.

Karena kelambanan itu pula, maka diskusi atau rapat dengan para stakeholder pun jelas menjadi terlambat pula. Masih dari informasi yang kami peroleh, rapat dengan stakeholder dilakukan pada 30 September 2010, yang antara lain keputusannya asosiasi/himpunan diminta untuk  mengirimkan nama-nama selambatnya 10 hari, atau sampai 10 Oktober 2010. Pihak asosiasi/himpunan sudah mengirimkan satu nama yang umumnya adalah ketua umum masing-masing untuk diusulkan menjadi anggota penentu kebijakan BPPI sebelum tanggal itu.

Selesaikah? Ternyata tidak juga. Pada tanggal 15 Desember 2010, Kemenbudpar melalui Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata mengirimkan surat baru kepada asosiasi/himpunan yang isinya Permohonan Pengiriman Calon Anggota Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia. Hal ini, membuat kalangan industri dalam hal ini diwakili asosiasi/himpunan yang ada sepertinya mulai gerah.

Pasal 38 UU No10/2009 tentang Kepariwisataan itu sendiri selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

  1. Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas: a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang; b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang; c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
  2. Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia diusulkan oleh Menteri kepada Presiden untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
  3. Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam pengamatan kami, kalangan industri merasa dipolitiking sedemikian rupa bahkan sampai ada yang mencium ada upaya menubrukkan antara satu asosiasi dengan asosiasi lain, yang tentunya perlu sama-sama dicarikan kebenarannya. Sesuatu yang terjadi akibat kelambanan Kemenbudpar, dan terutama akibat adanya permintaan terakhir yakni pertanggal 15 Desember 2010 itu, atau masa yang sangat terdesak pada deadline yang diberikan undang-undang yakni 16 Januari 2011. Tidakkah hal ini menjadi pembenar kecurigaan pihak industri bahwa Kemenbudpar memang tidak serius atau tidak rela kalau badan ini ada. Benarkah?

Selain  itu, kami juga melihat ada dua titik yang belum bertemu ketika Kemenbudpar menyinggung soal persyaratan menjadi unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia, yang dinilai kalangan industri tidak mengacu kepada peraturan yang termaktub dalam UU Kepariwisataan. Misalnya, soal rangkap jabatan, untuk siapakah harus berlaku? Karena menurut ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan  Pasal 43 (2) yang menegaskan bahwa “Badan Promosi Pariwisata Indonesia (dan tentu juga Badan Promosi Pariwisata Daerah) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri”, dan bahkan dalam ketentuan sumber pembiayaan badan, pada Pasal 42 ayat (1) ditegaskan sumber pembiayaan berasal dari pemangku kepentingan, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlu diingat pula bahwa BPPI, selain akan memiliki unsure penentu kebijakan, juga sesuai ketentuan Pasal 40 juga ada unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu beberapa orang direktur sesuai dengan kebutuhan. Dalam pemahaman itu, putusan-putusan yang diambil pada unsur penentu kebijakan adalah keputusan-keputusan yang sifatnya kolektif, bukan monopoli seorang ketua, dan dengan unsur pelaksana maka dinamika keseharian atau operasional badan ini akan dinamis.

Nah, soal urusan ini, karena memang memiliki interpretasi yang berbeda-beda, bukankah sebaiknya masing-masing pihak meminta masukan dari pihak DPR yang membahas undang-undang ini dahulu, termasuk ahli hukum tata negara, misalnya, lalu dicarikan solusi terbaik di sana?

Terlepas dari sejumlah persoalan di atas, kita cemas, ketika melihat potensi baru ketegangan antara pihak industri dengan pihak Kemenbudpar dalam persoalan ini. Konsisi yang menurut kami harusnya membuat Menbudpar Ir Jero Wacik punya sensitifitas tinggi dan segera melakukan upaya-upaya yang meredakan tensi yang bisa saja meletup. Menjelaskan secara terbuka harus segera dilakukan, sehingga persoalan menjadi tidak melebar menjadi kontraproduktif yang bisa sangat merugikan pariwisata kita. Jangan sampai gejalanya mengarah kepada trust dan untrust, dan buncahan persoalan yang selama ini sudah cukup banyak mengendap menjadi meluber nggak keruan.

Untuk kali ini, Menbudpar harus berbicara dan mengajak industri bicara hati ke hati.Buang jauh-jauh politicking. Pengalaman masa lalu jangan terulang kembali. Intinya kita ingin badan ini segera ada, karena tujuannya mulia yakni untuk mendorong lebih kuat laju pertumbuhan pariwisata Indonesia. Dan, semua harus kembali kepada sadar  pariwisata itu dibangun dari kebersamaan tiga pilar industri, pemerintah dan masyarakat. Kemenbudpar tidak bisa hanya berjalan sendiri. ()

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s