Saatnya Memberikan Hak Kompensasi Pengguna Moda Laut dan Darat


JAKARTA- Belum lama ini kabar baik datang dari Parlemen Eropa dan Dewan yang memberikan persetujuan mereka terhadap peraturan yang memungkinkan penumpang yang melakukan perjalanan melalui laut dan perairan darat untuk menikmati hak yang sama saat mereka melakukan perjalanan di Uni Eropa.

Diantara hak itu adalah hak untuk mendapatkan informasi atau kompensasi dalam kasus penundaan atau pembatalan sebuah perjalanan, sebagaimana selama ini dinikmati oleh penumpang udara dan kereta api. Peraturan baru itu juga termasuk pemberian perlindungan bagi penyandang cacat.

Komisi Wakil Presiden Siim Kallas, yang bertanggung jawab terhadap transportasi, seperti dikutip www.traveldailynews.com, pekan lalu, mengatakan setiap orang berhak untuk menikmati kualitas dan keselamatan yang sama dimana pun mereka melakukan perjalanan di Uni Eropa.

“Saya sangat senang setelah memperkenalkan hak bagi  penumpang udara dan kereta api, kita sekarang juga dapat memperkenalkan hak-hak yang sama untuk penumpang yang bepergian dengan air. ”

Semua ini, menurutnya, sebuah kerangka hukum yang konsisten bagi hak-hak penumpang yang  berlaku untuk semua penumpang yang bepergian dengan semua moda angkutan.

Legislasi Uni Eropa sebelumnya sudah memberikan perlindungan bagi penumpang udara dan kereta api, dan peraturan baru ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kompetitas industri transportasi Uni Eropa melalui penciptaan peningkatan tahap baru bagi operator lapangan untuk bermain di sektor kelautan.

Hak-hak baru itu termasuk jaminan pembayaran atau penggantian atau rerouting dalam situasi pembatalan atau keterlambatan keberangkatan lebih dari 90 menit; pemberian bantuan yang memadai (seperti snack, makanan, minuman dan, jika diperlukan, akomodasi sampai tiga malam, dengan menutupi pembayaran hingga € 80 per malam) dalam situasi pembatalan atau penundaan pada keberangkatan lebih dari 90 menit.

Kemudian kompensasi, antara 25persen dan 50 persen dari harga tiket, dalam situasi keterlambatan kedatangan atau pembatalan perjalanan; non-diskriminatif pengobatan dan bantuan khusus gratis bagi penyandang cacat dan orang-orang dengan mobilitas kurang baik di terminal pelabuhan dan pada kapal, sebagai kompensasi serta keuangan atas kehilangan atau kerusakan peralatan mobilitas mereka.

Selain itu, tersedianya aturan minimal informasi untuk semua penumpang sebelum dan selama perjalanan mereka, serta informasi umum tentang hak-hak mereka di terminal dan pada kapal; tersedianya mekanisme pengaduan dan penanganannya oleh operator dan terminal operator untuk penumpang; serta pembentukan badan nasional independen untuk penegakan peraturan, dan penerapan sanksi atasnya.

Melihat perkembangan di Uni Eropa ini, Direktur Pusat Analisis Informasi Pariwisata Jones Sirait mengatakan, sebaiknya Indonesia juga sudah saatnya diberlakukan hal yang sama, demi konsistensi pemberian hak yang sama bagi semua penumpang moda angkutan, dan upaya peningkatan pelayanan bagi penumpang.

“Selama ini, penghargaan terhadap hak-hak penumpang hampir tidak terlihat di semua moda angkutan yang ada. Hal itu membuat pelayanan penumpang sering dikesankan ‘mengerikan’ dan tanpa ada imbal-balik yang pantas bagi para penumpang. Coba bayangkan berapa banyak penumpang yang diterlantarkan setiap hari di bandara, pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan, sungai dan danau, hingga terminal-terminal bus, dan stasiun kereta api,” katanya.

Adanya aturan yang konsisten untuk pemberian hak penumpang itu untuk penumpang air, dan moda angkutan lainnya selain udara, misalnya, tentu akan membuat kesan baru bagi destinasi Indonesia secara keseluruhan.

Lebih jauh Jones Sirait mengaku prihatin dengan tidak interestnya banyak kalangan, terutama kalangan pariwisata membahas persoalan hak wisatawan yang sebenarnya sudah diatur dalam UU No10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, antara lain pada pasal 7 pasal 20 dan pasal 21.

Pada pasal 20 disebutkan: setiap wisatawan berhak memperoleh: a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata; b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar; c. perlindungan hukum dan keamanan; d. pelayanan kesehatan; e. perlindungan hak pribadi; dan f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Lalu pada pasal 21 ditegaskan “wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.”

“Masalahnya implementasinya sangat lemah. Saya kira perlu koordinasi yang baik antara Kemenbudpar dengan Kemenhub terkait masalah ini. Termasuk, tentu saja dari DPR, yang bisa mendorong terbitnya peraturan pendukung dan pengawasannya. Implementasi pertamanya soal hak mendapatkan kompensasi itu harus segera diwujudkan,” kata Jones Sirait. (paip)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s