Mengapa Menbudpar Sulit Membentuk Badan Promosi?


22 Oct 2010
Harian Ekonomi Neraca Headline

Oleh Jones Sirait
Direktur Pusat Analisis Informasi Pariwisata

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata perlu segera membentuk Badan Promosi Pariwisata Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10/2009 tentang Kepariwisataan. Badan tersebut sudah harus terbentuk akhir tahun ini. Artinya hanya ada sisa waktu tiga bulan lagi terhitung sejak Oktober 2010.

UU Kepariwisataan memberikan waktu dua tahun kepada Menbudpar mengusulkan nama-nama kepada Presiden untuk dibuatkan Keppres. Karena UU ini ditetapkan Januari 2009, maka waktu yang tersisa hanya tiga bulan lagi hingga Januari 2011.

Saya khawatir, Kemenbudpar tidak konsisten mengenai keberadaan badan tersebut. Hal itu terlihat dari belum adanya perkembangan seputar peraturan pendukung lain, seperti peraturan pemerintah maupun peraturan menteri yang harus disiapkan sesuai yang diamanatkan UU No 10/2009. Saya ragu jika dalam tiga bulan ini seluruh perangkat pendukung itu akan tuntas, namun begitu kita masih percaya Menbudpar bisa memenuhinya.
Yang menjadi penyebab sehingga badan itu belum juga terbentuk, mungkin ada pihak yang merasa kepentingannya terganggu kalau ada badan itu.

Menurut saya, pembahasan BPPI sudah seharusnya menjadi fokus utama Menbudpar dalam beberapa bulan ke depan, termasuk menentukan sejumlah pilihan mengenai struktur badan yang paling tepat, pendanaan termasuk pendanaan awal. Memang badan semacam ini bukan segala-galanya, tapi setidaknya kita melihat ada irama baru, tidak monoton. Kita harus mendorong agar terjadinya akselerasi baru, jangan dulu terkesan dihalang-halangi.

Mengenai struktur dan personalia serta mengenai anggaran, menurut saya, untuk urusan struktur pemerintah agar melakukan modifikasi dari apa yang sudah ada di negara lain maupun badan yang ada di dalam negeri. Jangan terlalu birokratis, tapi harus fungsional. Bisa saja diadopsi dari yang sudah ada di Thailand, Malaysia maupun Singapura. Kalau boleh memilih saya sendiri lebih cenderung ke struktur dan fungsi-fungsi organ model Malaysia.

Harus diingat landasannya tentu harus sesuai dengan UU yang telah menegaskan badan ini swasta yang mandiri. Ini jelas berbeda dengan BPEN (Badan Pengembangan Ekspor Nasional) yang ada di Kementerian Perdagangan.

Modifikasi yang sama juga harus dilakukan dalam urusan anggaran, yang harus dibuat fleksibel. Begitu juga dibentuknya badan sejenis di daerah (BPPD), harus diatur mekanisme bagaimana “sharing” yang terbaik untuk mengelola pendanaan badan yang bersumber dari dana publik, swasta maupun pemerintah.

Saya juga meragukan apakah Kemenbudpar akan melepaskan kegiatan promosi dan pemasaran pariwisata sepenuhnya ke badan ini. Kita berharap begitu, sehingga tidak terjadi duplikasi dan dengan mempertimbangkan agar badan ini bisa fokus dalam bekerja. Kemenbudpar mengurusi kebijakannya dan hal-hal lain seperti koordinasi maupun dalam menjalin kerja sama dengan pihak luar negeri. Selebihnya biar badan ini yang bergerak.*

(Disampaikan kepada wartawan di Jakarta, Kamis)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s