Pemprov Didorong Ciptakan Event Baru


Jakarta,  Pelita
Pemprov DKI Jakarta didorong untuk menciptakan event baru yang dibiayai APBD dan ditenderkan secara terbuka, dengan waktu penyelenggaraan pertengahan dan akhir tahun. Hal itu untuk, semakin memeriahkan industri Meeting, Incentive, Conference, Exhibition (MICE) di DKI Jakarta.

Menurut Direktur Pusat Analisis Informasi Pariwisata Jones Sirait, di Jakarta, kemarin, usulan tersebut menyusul kisruh yang sempat terjadi antara pihak Pemprov DKI Jakarta. DPRD dengan PT JIExpo terkait penyelenggaraan Jakarta Fair atau Pekan Raya Jakarta.

“Sebaiknya Pemprov DKI menciptakan event baru bisa Pesta Jakarta atau Pesta Rakyat Jakarta atau nama lain. Kita hentikan polemik soal Jakarta Fair. Prinsipnya industri MICE harus dibual semarak terus, dan pemprov harus mendorong kreasi baru, inisiatif baru,” kata Jones Sirait.

Dia mengatakan, event itu bisa diatur melalui tender mencakup dua event sekaligus yakni pada bulan Juni-Juli dan Desember-Januari, dan disarankan sudah dianggarkan dalam APBD 2011 mendatang.

“Kalau PT JIExpo mau mengadakan Jakarta Fair pada bulan Juni 2011. Silakan saja, toh kita harus buat konsepnya berbeda, dan mungkin Juga dengan menggunakan venue yang berbeda. Konsepnya harus lebih kepada perwakinan festival dan pasar murah.” katanya.

Menurutnya, karena pihak Pemprov DKI masih punya saham di PT JIExpo. maka sebaiknya hal Itu bisa dimanfaatkan untuk berdiskusi mengenal sharing waktu sehingga tidak perlu harus bentrokan.

Misalnya Jakarta Fair maju dua pekan, sehingga ada slot yang masih tersisa pada musim puncak kunjungan. Kalaupun tidak bisa, ya mau tidak mau tetap saja digelar di tempat (venue) lain.

”Untuk Desember-Januari, saya kira tidak ada masalah, meskipun memang ada potensi sulit mendatangkan pengunjung dan peserta, tapi itu kembali lagi ke konsep, dan pemprov memang perlu membuat satu event tetap dan besar pada akhir tahun sehingga penerimaan wisatawan nusantara ataupun asing bisa lebih merata untuk setiap periode waktu kunjungan.”

Namun begitu, Sirait mengusulkan ke depan Pemprov DKI harus cermat soal hak kepemilikan event, dan jangan dirancukan dengan pengelolaan venue. Ada beberapa model yang bisa ditempuh, misalnya dengan tetap menggelar tender setiap tahun dengan pemasukan murni ke kas daerah, seperti yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan (Badan Pengembangan Ekspor Nasional -BPEN) dengan event Pameran Produk Ekspor (PPE/ Trade Expo Indonesia).

Atau tender menggelar tender untuk tiga tahun untuk seterusnya dilepas ke perusahaan organizer yang sanggup menggelar secara mandiri tapi dengan ketentuan yang Jelas terutama soal kepemilikan event-nya dan dampak masukannya. seperti yang terjadi dalam kasus event Tourism Indonesia Mart and Expo (TIME).

Namun begitu, dalam hal Ini, Jones Sirait menegaskan pentingnya aturan yang Jelas keterlibatan antara Pemprov DKI dengan pihak perusahaan organizer harus jelas dan tegas. Begitu pun pihak organizer tidak boleh asal ngaku-ngaku atau mencaplok nama event yang sudah jelas sejarahnya bukan miliknya.

“Ini perlu aturan yang Jelas. Organizer harus Jujur. Ini soal hak kekayaan intelektual, dan di sisi lain juga soal antimonopoli. Saya tidak paham, lapi Kementerian Budpar dan Kementerian Perdagangan perlu membual aturan khusus soal Ini.” katanya.

Selain Itu. Jones Sirait Juga menyarankan kepada Pemprov DKI untuk menyusun strategi pengembangan MICE di daerah Ini. sehingga industri ini bisa memberikan dampak bagi ekonomi DK] secara lebih optimal.

“DKI harus belajar keseriusan kota-kota di dunia dalam pengembangan MICE.” begitu Jones Sirait. ()

www.hupelita.com/baca.php?id=95251

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s