Mencari Solusi Kisruh Pekan Raya Jakarta (3)


Oleh Jones sirait
Pusat Analisis Informasi Pariwisata

Meskipun begitu, ada beberapa persoalan yang tersisa manakala keputusan untuk menggelar tender terbuka itu dipilih oleh Pemprov DKI. Pertama, dari mana sumber pembiayaan proyek Jakarta Fair itu.  Apakah akan ada organizer yang ikut tender jika Jakarta Fair tanpa dukungan anggaran (APBD)? Tender apa namanya ini? Adakah organizer yang mau menyelenggarakan Jakarta Fair dengan biaya sendiri lalu dengan tuntutan ada imbal-balik harus menyisihkan sisa keuntungan ke pihak Pemprov DKI? Terus terang kita agak sulit untuk menebaknya, meski tentu saja boleh dicoba siapa tahu ada organizer yang nekad.

Perlu diingatkan aturan main yang berlaku universal terkait dengan bidding. 1. Owner (pemilik) event membiayai full (menyeluruh) biaya penyelenggaraan (tentu dengan keuntungan yang jatuh ke pihak owner seluruhnya atau sesuai kesepakatan (kontrak). Dalam konteks ini pihak organizer atau perusahaan organizer mengambil keuntungan dari fee atau persentase dari nilai total biaya penyelenggaraan. 2. Owner tidak mengeluarkan dana dalam arti menyerahkan sepenuhnya kepada organizer dengan ketentuan, misalnya, jika ada keuntungan ada share tertentu kepada owner. 3. Owner dan organizer berbagi modal dan sekaligus berbagi keuntungan secara bersama. Atau 4. Antara owner dan organizer membangun mekanisme lain di luar 1,2 dan 3 di atas.

Perkembangan yang terjadi saat sekarang, ada banyak asosiasi (pemilik event) yang justru berharap keuntungan dari penyelenggaraan suatu event, dan dalam hal ini tidak sedikit pula  organizer yang  juga berlomba untuk ditunjuk jadi penyelenggara. Biasanya event tersebutt adalah event yang sudah punya nilai jual. Dalam kasus ini, biasanya keterlibatan sponsor, biaya jual booth, biaya pendaftaran (untuk konferensi), biaya hotel dan venue sangat  sangat dominan untuk menjadi pertimbangan bagi pembagian keuntungan.

Namun begitu yang terpenting adalah bagaimana sebuah kontrak kemudian diatur antara asosiasi (pemilik event) dengan pihak organizer. Ketidakhati-hatian dalam penyusunan kontrak itu fatal akibatnya bagi kedua pihak.

Kasus Jakarta Fair ini semakin menarik terutama kalau ditinjau dari sisi hak cipta atau hak kepemilikan kekayaan intelektual yang menciptakan event tersebut. Pemerintah atau asosiasi kadang tidak terlalu perduli pada urusan ini, meskipun sebenarnya bisa menjadi sumber konflik di kemudian hari.

Dalam kasus proyek ini milik pemerintah dalam arti atas inisiatif dan didanai APBD, biasanya diambil jalan pintas, misalnya, pada tahun pertama, kedua, ketiga mungkin tetap dibiayai; tapi pada tahun keempat dan seterusnya diharapkan mandiri, suatu hal yang terkait dengan keterbatasan anggaran, atau mungkin karena penguasa pemerintahan berganti. Nah karena sudah tidak dilanjutkan lagi, pemerintah justru mengharapkan organizer tertentu mau melanjutkannya secara mandiri. Bagi pemerintah yang penting adalah dampak event itu semakin meningkat, tanpa mempersoalkan kepemilikannya.

Dalam kasus Indonesia, kejadian semacam itu sudah sering terjadi. Misalnya dalam event Tourism Indonesia Mart and Expo (TIME), yang merupakan ajang promosi/pemasaran pariwisata yang sebelumnya konon adalah milik pemerintah (Kemenbudpar), lalu kemudian konon sudah menjadi kepunyaan sebuah perusahaan organizer, yang saat ini digelar secara periodik di berbagai daerah? Sebagai perbandingan, hal ini berbeda dengan event Pameran Produk Ekspor (PPE/Trade Expo Indonesia) tetap masih dipertahankan oleh Kementerian Perdagangan (Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN)).

Mekanisme apapun yang ditempuh dalam urusan gelar-menggelar event ini, adalah hal yang tidak mengenakkan kemudian hari jika terjadi gugat-menggugat seperti yang dialami Jakarta Fair, dimana kepemilikannya sudah dianggap milik PT JIExpo? Hal inilah yang harusnya diatur melalui peraturan yang tegas dan jelas, baik oleh peraturan pemerintah atau menteri perdagangan atau menteri kebudayaan dan pariwisata, perda atau sejenisnya.

Meski begitu, peraturan itu jangan pula sampai menghalangi organizer untuk melakukan inovasi baru. Ada kenyataan yang harus diterima tidak semua organizer memiliki kemampuan untuk mengangkat derajat event ke tingkat sukses yang, tapi ada organizer yang handal dan di tangannya event itu sukses. Nah saat sukses dan menguntungkan jangan pula muncul gugatan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s