Mencari Solusi Kisruh Pekan Raya Jakarta (2)


Oleh Jones sirait
Pusat Analisis Informasi Pariwisata

Adanya upaya untuk menjadikan venue dan perusahaan organizer menjadi satu paket dalam penyelenggaraan Pekan Raya Jakarta yang kepemilikan event itu adalah pihak lain (Pemprov DKI Jakarta) pada akhirnya menyulitkan pihak Pemprov DKI Jakarta jika terjadi masalah seperti saat ini. Jika pada masa lalu memang kejadian semacam ini tidak masalah, tapi saat sekarang sudah tidak mungkin lagi dipraktikkan, antara lain karena tuntutan semangat antimonopoli atau persaingan usaha yang sehat. Sulit karena sebuah event MICE itu tidak bisa begitu saja diputus lalu sebulan kemudian digelar, tapi butuh persiapan matang.

Dari sisi industri, tidak ada satu pun yang aturan yang  melarang sebuah “pemilik” venue (convention center/ hotel/ruang pertemuan dan lainnya) memiliki sekaligus perusahaan organizer (PCO/PEO/EO). Contoh kecil, sebuah hotel atau mall, yang memiliki ruang pertemuan/pameran, misalnya, membutuhkan kepastian ruang pertemuan mereka terus diisi kegiatan, sehingga mendorong organizer/planner mereka sendiri untuk menyelenggarakan event tertentu apakah itu yang mereka ciptakan sendiri atau bekerjasama dengan pihak lain. Bahkan kita harus mendorong kreativitas para pemilik venue ini untuk jemput bola dengan menyelenggarakan event yang mereka ciptakan atau dapatkan sendiri, sehingga dengan demikian semakin banyak wisatawan (nusantara atau asing) yang dating ke Jakarta, dan semakin besar pula dampaknya bagi peningkatan industri, perdagangan, investasi dan lainnya.

Kita  memang masih mempertanyakan bagaimana sebenarnya isi surat presiden mengenai lahan di Kemayoran itu (jika ada), apakah betul menyebutkan secara tegas penyelenggaraan PRJ harus di arena JIExpo Kemayoran? Bukankah soal event PRJ merupakan domainnya Pemprov DKI Jakarta? Mengapa harus dirancukan dengan kepemilikan lahan dimana JIExpo itu mendapatkan hak penggunaannya? Bahwa lahan itu harus digunakan untuk kegiatan MICE (pertemuan, konferensi, pameran) tentu saja ya, tapi PRJ? Kalau betul bunyinya begitu, tentu saja presiden perlu mengoreksinya (baca: batal demi hukum?) karena jelas akan bertentangan dengan UU  Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Bisakah hal itu dikoreksi? Bisa.  Pertama-tama Pemprov DKI Jakarta harus merevisi terlebih dahulu perda yang bisa menjadikannya sebagai pihak yang dapat dipersalahkan, terutama terkait dengan persaingan usaha tadi. Harus diingat bahwa saat ini begitu banyak perusahaan organizer/planner entah itu PCO, PEO, EO yang berdiri. Diantara mereka juga bahkan lebih banyak memiliki pengalaman nasional maupun internasional dalam penyelenggaraan konferensi dan pameran. Hal ini bukan bermaksud mengatakan bahwa PT JIExpo tidak cukup bagus, karena faktanya mereka memang sukses dalam menggelar PRJ beberapa tahun terakhir ini. Pernyataan ini hanya sekadar mengingatkan bahwa di Jakarta tidak hanya ada PT JIEXpo yang perlu mendapat perhatian pemerintah, tapi ada puluhan bahkan ratusan perusahaan organizer/planner lainnya. Maka supaya lebih fair, dan taat pada aturan perundangan yang ada, maka tidak ada pilihan lain penyelenggaraan PRJ memang harus ditenderkan secara terbuka.

Koreksi kedua adalah Pemprov DKI Jakarta harus me-review kembali kerjasama dengan pihak PT JIEXpo sebagai pengelola lahan di lokasi JIExpo dengan PT JIExpo sebagai perusahaan organizer. Kepemilikan saham 15 persen (?) harus terkait venue bukan pada event-nya. Keduanya sebaiknya dipisahkan, dan memang harus dipisahkan. Jika tidak, akan melanggar peraturan perundangan, karena event itu terkait dengan perusahaan organizer sedangkan venue itu terkait perusahaan venue. Prinsipnya PRJ itu sebagai event bukanlah milik PT JIExpo tapi milik Pemprov DKI Jakarta, sehingga yang berhak untuk mengatur mekanisme ini adalah Pemprov DKI Jakarta. Kecuali misalnya dari awal PRJ itu adalah milik PT JIEXpo maka persoalannya akan jadi lain.

Menariknya dalam kekisruhan ini, kok Pemprov DKI maupun DPRD DKI Jakarta tidak mencoba untuk meminta masukan-masukan dari para pihak yang terkait misalnya asosiasi? Jakarta punya Jakarta Convention Bureau (JCB), juga Incca atau Asperapi tapi kok tidak banyak dilibatkan? Bukankah seharusnya organ ini perlu dimintakan pertimbangannya karena mereka jelas ada di DKI Jakarta dan mitra Pemprov DKI Jakarta dalam pengembangan MICE di ibu kota?

Lalu muncul pertanyaan jika harus ditenderkan kapan sebaiknya dimulai? Apakah kegiatan yang seharusnya sudah berlangsung bulan Juni 2010 ini harus dihentikan? Atau tetap dilaksanakan dengan organizer berbeda bahkan venue yang berbeda pula? Bagaimana jika venue tetap tapi organizer berbeda? Sebaiknya untuk tahun 2010, PT JIExpo diberikan saja kesempatan untuk menggelarnya di lokasi JIExpo Kemayoran. Hal ini mengingat sangat tidak mungkin bagi organizer lain (yang menang tender) untuk mempersiapkan event besar itu hanya dalam waktu beberapa minggu.

Perlu diingat, untuk menggeser waktu penyelenggaraan dari bulan Juni menjadi Desember sebenarnya boleh saja, tapi dari pengalaman selain waktu libur yang lebih panjang pada bulan Juni juga karena potensi peserta, pengunjung, bertubrukannya dengan waktu tutup buku perusahaan, sponsor dan lainnya, sehingga bisa mengganggu. Bagaimana dengan alternatif pembatalan atau peniadaan PRJ tahun ini? Boleh saja, tapi memang sebaiknya dipertimbangan baik-baik faktor perlunya menjaga iklim usaha yang kondusif, dengan tidak sampai JIExpo merasa diperlakukan tidak adil. Alternatif lain, lelang bisa dilakukan saat ini untuk waktu penyelenggaraan pada Juni 2011. Bukankah bagi DPRD dan Pemprov DKI juga masih membutuhkan waktu untuk membenahi perangkat peraturan yang terkait?

Jika nanti lelang dilakukan, hemat kita pihak PT JIExpo juga perlu untuk berpartisipasi di sana. Pihak JIExpo juga harus fair dalam hal ini, sebagai wujud keberpihakan mereka kepada upaya persaingan usaha yang sehat, dan kecintaan mereka kepada pertumbuhan dunia usaha di Indonesia. Pihak lain juga tak perlu bersikap terlalu negatif terhadap PT JIExpo jika mereka menggelar event baru yang mereka sebut ”Indonesia Fair”. Silakan saja. Tapi, memang ada potensi negatif yang bisa berdampak kerugian bagi para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan “Jakarta Fair” jika dilakukan pada waktu bersamaan meskipun di lokasi yang berbeda. Toh nanti kita belum tahu siapa pemenang tendernya, jangan-jangan tetap JIExpo. Kalau tidak, para pihak yang terkait harusnya bisa duduk bersama untuk mengatur waktu kegiatan, misalnya ”Indonesia Fair” dulu selama sebulan kemudian ”Jakarta Fair” atau sebaliknya dengan pertimbangan awal dan akhir event sama-sama menguntungkan. Itu contoh saja.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s