Mencari Solusi Kisruh Pekan Raya Jakarta (1)


Oleh Jones sirait
Pusat Analisis Informasi Pariwisata

Hari-hari terakhir ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta tengah disibukkan dengan perdebatan mengenai  Jakarta Fair (Pekan Raya Jakarta). Apakah Jakarta Fair akan ditenderkan secara terbuka? Apakah venue yang dipakai akan bergeser dari Jakarta International Expo (JIExpo)? Bagaimana dengan usul perubahan konsep kembali ke ”pesta rakyat” yang sepertinya ikut dijadikan alasan para penggugat? Itulah beberapa pertanyaan yang sedang mengemuka.

Dari pengamatan, pihak DPRD sepertinya sangat agresif menentang monopoli penyelenggara yang diberikan kepada PT  PT Jakarta International Expo (JIExpo). Tapi terakhir, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta Muhayat juga ikut-ikutan melempar kritik,  mengakui tidak transparannya keuangan penyelenggara (JIExpo), terbukti tidak adanya rincian soal bagi hasil dari keuntungan tahunan (deviden) yang seharusnya diperoleh Pemprov DKI Jakarta.

Menariknya, di tengah kritik keras para pihak itu, JIExpo sendiri tetap bertahan bahwa merekalah yang memegang hak penyelenggaraan termasuk hak tempat penyelenggaraan event besar ini. Ada informasi yang menyebut mereka menolak untuk dilakukannya tender terbuka, dan sempat terdengar ancaman jika harus dilakukan tender terbuka untuk kegiatan yang sebentar lagi dilaksanakan itu (bulan Juni 2010), mereka tidak akan ikut dan sebaliknya akan menggelar event sejenis yang mereka beri nama ”Indonesia Fair 2010”. Mereka tetap berpegang pada Perda Nomor 12/1991 tentang Penyelenggaraan Pekan Raya Jakarta, dan Kepres (?).

Akankah perda itu akan direvisi DPRD? Benarkah Jakarta Fair akan tenggelam jika JIExpo kemudian melaju dengan event baru yang mereka namakan Indonesia Fair? Mungkinkah  ini akan menjadi ”ancaman” yang justru menguji nyali Pemprov DKI Jakarta dan DPRD? Terlalu beranikah JIExpo? Apalagi pernah terdengar pihak JIExpo menyebut mengklaim tidak akan ada tempat yang bisa menyamai standar pameran berskala internasional seperti JI Expo. Sekali lagi, ini menjadi menarik untuk dibahas.

Bagaimana menghadapi persoalan ini?

Pertama-tama, dan yang utama, kami ingin melihat sisi positif dari terjadinya “perseteruan” ini, yakni suatu bukti betapa industri Meeting, Incentive, Conference, Exhibition (MICE) itu merupakan industri yang sangat menjanjikan uang, baik bagi negara, bagi pemerintah daerah, bagi dunia usaha dan masyarakat. Terlepas dari kemudian  muncul kesan adanya “perebutan”, hal itu wajar saja, apalagi perkembangan era reformasi saat ini yang menuntut transparansi dan kebebasan.

Dulu, pada zaman Gubernur Ali Sadikin, tentu saja belum ada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan semua serba bisa ditunjuk langsung. Tak ada pula orang yang berani untuk bersuara lantang. Bahkan, dulu sangat mungkin belum terpikirkan keuntungan “wah” seperti saat ini, bahkan harus disubsidi pemerintah pula.  Tapi industri MICE dunia pun berubah, dan menjadi lebih kompleks. Target sukses bukan hanya diukur dari keberhasilan sebuah event MICE mendatangkan peserta atau pengunjung;  tapi juga seberapa besar event itu memberikan keuntungan finansial bagi “pemilik” event itu. Dari sisi pandang ini, saya kira perlu semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Jakarta Fair untuk berpikir lebih tenang, dan tidak kasak-kusuk, dan mencarikan solusi yang elegan dan tepat. Tidak pula dengan saling menabrak prinasip industri di satu sisi dan kepatuhan pada aturan main perundangan atau peraturan pemerintah yang ada.

Terlepas dari itu, peristiwa ini selayaknya menyadarkan semua pihak (khususnya pemerintah daerah lain) untuk mempersiapkan segala perangkat untuk mengantisipasi perkembangan yang ada, sehingga tidak terjerumus ke dalam kasus yang sama seperti terjadi di Jakarta.

Kedua, baiknya kita mulai dengan pertanyaan ”siapakah sebenarnya pemilik Jakarta Fair itu”? Pertanyaan ini sangat penting untuk menghindari bias lebih jauh. Jawabnya sangat jelas pemiliknya adalah Pemprov DKI Jakarta. Jika dilihat sejarahnya, ide Jakarta Fair (dulu Djakarta Fair) muncul dari Gubernur Ali Sadikin tahun 1967, berdasarkan keinginan Pemerintah DKI waktu itu ingin membuat suatu pameran besar yang terpusat dan berlangsung lama. Jakarta Fair pertama kemudian berlangsung 5 Juni-20 Juli 1968 dan dibuka Presiden Soeharto, di Kawasan Monas, Jakarta.

Pemerintah DKI kemudian mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No 8/1968 yang antara lain menetapkan bahwa PRJ akan menjadi agenda tetap tahunan dan diselenggarakan menjelang Hari Ulang Tahun Jakarta yang dirayakan setiap tanggal 22 Juni. Sebuah yayasan yang diberikan nama Yayasan Penyelenggara Pameran dan Pekan Raya Jakarta juga dibentuk sebagai badan pengelola PRJ. Sesuai Perda No 8/1968 tersebut tugas yayasan ini bukan hanya menyelenggarakan PRJ saja tetapi juga sebagai penyelenggara Arena promosi dan Hiburan Jakarta (APHJ) yang dijadwalkan berlangsung sepanjang tahun.

Kita tidak tahu bagaimana detail penyelenggaraan event ini 12 tahun hingga tahun 1991, atau hingga munculnya Perda No12/1991 tentang Penyelenggaraan PRJ. Setelah beberapa kali berpindah tempat, berdasarkan Perda No 12/1991 itu penyelenggaraan terakhir PRJ dilakukan di Kelurahan Kemayoran, Jakarta Pusat, oleh PT Jakarta International Trade Fair Corporation.

Pada tahun 2003, terjadi peralihan hak kepemilikan lahan dari PT Jakarta International Trade Fair Corporation, sehingga mulai 2004 PRJ dilaksanakan oleh PT Jakarta Propertindo yang bekerja sama dengan PT Jakarta International Expo. Sejak 2005 hingga sekarang diselenggarakan oleh PT Jakarta International Expo.

Disebut-sebut penyelenggaraan PRJ di Kemayoran (lokasi JIExpo) tidak bisa dipindah lokasinya, karena ada dukungan keputusan presiden dan surat perjanjian penyerahan tanah dari Sekretariat Negara yang menetapkan secara permanen di daerah bekas bandara itu. Dalam surat perjanjian penyerahan tanah, HGB (Hak Guna Bangunan) bisa diperpanjang asal tanah itu tetap diperuntukkan bagi PRJ atau pameran. Saat ini HGB tanah dan bangunan untuk perhelatan PRJ masih atas nama PT JI Expo. Siapapun yang menguasai tanah itu, PRJ akan digelar di lokasi itu. Sedangkan hak penyelenggaraan tetap di tangan Pemerintah DKI.

Rumit? Sebenarnya tidak juga. Pertama, harus disadari persoalan ini menjadi sulit karena ada kerancuan yang “disengaja” terhadap pengertian “pemilik”, “venue” dan” penyelenggara”. Ini yang tidak disadari sejak awal.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s