Bagaimana Daerah Memenangkan Event MICE (2)


Oleh Jones sirait
Pusat Analisis Informasi Pariwisata

Dengan memahami karakteristik organisasi/asosiasi yang ada, maka daerah harus mampu mengenali organisasi/asosiasi mana yang memiliki cabang atau kepengurusan di daerahnya, atau setidaknya organisasi/asosiasi yang memiliki hubungan dengan daerah tersebut. Semakin banyak daerah atau potensi daerah atau stakeholders di daerah yang memiliki hubungan dengan organisasi/asosiasi nasional maupun internasional/regional, maka semakin besar peluang dalam merebut tuan rumah kegiatan MICE. Entah itu organisasi politik (parpol), sosial kemasyarakatan, keagamaan, peminatan khusus atau hobi, olahraga, kedokteran atau kesehatan, pencinta lingkungan dan banyak lagi.

Pertama-tama, tentu saja, kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi organisasi/asosiasi itu harus diwujudkan bukan hanya dalam urusan pendataan, tapi melakukan pendukungan bagi para pengurus atau pejabat asosiasi/organisasi cabang di daerahnya yang memiliki aliansi atau kerjasama atau perwakilan dari sebuah organisasi/asosiasi yang ada di tingkat nasional, regional (misalnya ASEAN) ataupun internasional.

Banyak daerah yang tidak menyadari potensi organisasi baik itu antarpemerintah (IGO’s), NGO’s dan dunia usaha ini. Banyak juga yang berpikiran asosiasi/organisasi itu sebagai beban daripada sebuah peluang pendapatan bagi daerah melalui industri MICE. Bukan hal baru bahwa upaya mendatangkan wisatawan itu sebenarnya perlu didekatkan kepada hubungan masyarakat dengan masyarakat atau dunia usaha dengan dunia usaha. Itu sebabnya, keberadaan klub khusus seperti pencinta bunga, pencinta alam, peminat karst, kelompok etnis, organisasi hobi atau peminatan tertentu lainnya, sangat berpotensi untuk diajak bersama untuk membawa pertemuannya ke daerah. Jika belum ada, kenapa daerah tidak mendorong masyarakat untuk membentuknya dan menjadi anggota organisasi/asosiasi/klub yang sama secara nasional, regional maupun internasional. Ini contoh kecil saja.

Di tingkat pemerintahan, pemerintah daerah memang sebaiknya mengeset kembali kerjasama atau hubungan internasional dengan pengembangan wisata MICE ini. Hanya saja memang, beberapa ketentuan yang berlaku secara nasional memberikan syarat tertentu terutama dalam pengusulan menjadi anggota organisasi regional maupun internasional. Sesuai dengan Keppres No 64/ 1999, keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional diamanatkan untuk memperoleh manfaat yang maksimal bagi kepentingan nasional, didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku dan memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran dan kemampuan keuangan negara. Dengan demikian, aspek manfaat dan besaran anggaran yang tersedia untuk membayar iuran keanggotaan itu menjadi pertimbangan penting.

Lebih jauh, melalui  Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor SK 1042/PO/VIII/99/28/01 ditetapkan bahwa usulan menjadi anggota organisasi regional dan internasional disampaikan secara tertulis kepada Menteri Luar Negeri disertai dengan penjelasan mengenai dasar usulan serta hak dan kewajiban yang timbul dari keanggotaan itu. Pengusulan tersebut kemudian akan dibahas oleh Kelompok Kerja Pengkaji Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Indonesia pada Organisasi-Organisasi Internasional.

Bahwa kemungkinan daerah untuk menjadi anggota organisasi regional dan internasional terbuka luas sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam salah satu pasalnya menyatakan bahwa ”daerah dapat mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dengan lembaga/badan luar negeri yang diatur dengan keputusan bersama”, dan Keputusan Menlu RI No SK 03/A/OT/X/2003/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri oleh Daerah.

Tapi, marilah kita tak perlu bicara muluk-muluk soal pertemuan internasional, tapi lebih fokus kepada apa yang sudah ada di depan mata dan sebenarnya siap digerakkan oleh daerah, yakni pasar MICE nasional. Perlu disampaikan, setiap daerah harus mengukur kemampuan daerahnya masing-masing dalam penyelenggaraan MICE nasional, meliputi kemampuan daya tampung akomodasi, venue, transportasi, jaminan keamanan dan lainnya. Percuma juga mendorong lobi menjadi tuan rumah sebuah organisasi besar dengan jumlah peserta 1.000-5.000 orang bahkan sampai 10.000 namun kapasitas akomodasi dan transportasi tak mendukung.

Bagaimana lobi harus berjalan? Pertama-tama, pemerintah lokal harus melakukan sosialisasi kepada seluruh stakeholders yang terkait dengan industri MICE ini, termasuk pengurus daerah/cabang organisasi yang ada di daerah, pihak PCO lokal, asosiasi PCO, penerbangan, hotel, travel dan lainnya untuk bertemu dan memiliki persepsi yang sama soal MICE. Saya kira tidak ada salahnya jika gubernur suatu daerah mengagendakan pertemuan dengan pimpinan daerah organisasi/asosiasi yang dianggap memiliki potensi untuk membawa event MICE ke daerah. Kepada mereka digali sirkulasi pertemuan organisasi di tingkat nasional, dalam berbagai tingkatannya, seperti munas, kongres, muktamar dan lainnya, hingga ke petermuan tingkat pimpinan dengan peserta lebih sedikit pesertanya seperti rapimnas, rakernas dan lainnya. Jika kongres sudah tidak mungkin diraih, kenapa tidak rakernas atau rapimnas? Bisakah pengurus daerah memperjuangkan hal itu ke tingkat pusat? Dalam urusan ini, mengetahui kapan kegiatan pertemuan masing-masing organisasi sangat perlu diikuti terus.

Dalam hal ini, gubernur harus memberikan jaminan, misalnya surat dukungan, jaminan keamanan dan insentif-insentif khusus bagi organisasi jika membawa event pertemuannya ke daerah ini. Pola semacam ini juga berlaku dalam setiap bidding di tingkat regional atau internasional, hanya saja karena skalanya nasional, komunikasi dan lobinya jauh lebih sederhana. Soal insentif, saya kira bisa diatur dengan baik dengan kerjasama (sharing) antara hotel, penerbangan, venue dengan pemerintah daerah (APBD). Yang terpenting, semangatnya adalah seorang gubernur sebagai orang nomor satu di daerah harus memiliki inisiatif kuat dan proyeksi yang jauh ke depan. Karena industri MICE ini bukan hanya soal jumlah orang yang datang, tapi kemampuan industri ini dalam menggerakkan UKM, pajak, promosi daerah (karena diliput luas), dan pendorong efektif sektor perdagangan dan investasi di daerah.

Dalam konteks ini, sudah saatnya masing-masing daerah (provinsi) memiliki perencanaan khusus MICE di daerahnya masing-masing, dengan gubernur sebagai pemegang komando eksekusinya, dengan para pengurus organisasi/asosiasi yang ada di daerahnya sebagai mitra utama. Lakukan lobi. Sekali lagi lobi, lobi, lobi. Lebih baik lagi jika provinsi memiliki tim khusus yang bermitra dengan biro konvensi daerah untuk menata dan menyusun strategi pemenangan menjadi tuan rumah event MICE. Bentuklah tim yang efektif dan bisa bekerja, bukan yang muluk-muluk apalagi dengan organisasi yang gemuk tapi tak berbuat apa-apa. Jangan lupa pula, infrastruktur MICE itu terus-menerus dibenahi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s