Reformasi si ”Tukang Sikat Anggaran”


Oleh Pusat Analisis Informasi Pariwisata

SEDIH juga mendengar berita seperti ini berulang terus. Ada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) kota salah satu provinsi di Sumatera secara terbuka menyatakan kekesalannya terhadap Disbudpar provinsi yang dinilainya ”tukang sikat anggaran” dan cuma bisa ”numpang nama kegiatan”.

Pejabat Disbudpar kota itu mengatakan, Disbudpar provinsi hanya bisa menyuruh mereka untuk mengembangkan pariwisata di kotanya, namun bantuan anggaran yang diajukan oleh Disbudpar kota tidak pernah diberikan. Dalam beberapa event pariwisata yang mereka buat, mereka sudah mendapat bantuan dana operasional dari pusat (Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata) ratusan juta rupiah untuk event tersebut, namun begitu sampai di Disbudpar provinsi tidak pernah diteruskan ke Disbudpar kota. Padahal mereka sendiri yang mengajukan proposalnya.

Herannya lagi, untuk setiap event yang digelar oleh Disbudpar kota, Disbudpar provinsi selalu memaksakan diri untuk dibuatkan nama Disbudpar provinsi di setiap material promosi. Kadang Disbudpar provinsi membuatkan spanduk promosi dan cinderamata namun tidak sesuai dengan yang dibutuhkan karena tidak berkoordinasi dengan Disbudpar kota.

Kejadian serupa ternyata bukan hanya terjadi di Sumatera, tapi juga di berbagai daerah lain di Indonesia, misalnya di Sulawesi. Di sebuah kota di provinsi ini, juga mengaku bagaimana sulitnya mereka merencanakan kegiatan dalam satu tahun tertentu ke pusat, namun ketiga dana mengucur ternyata tidak sepeser pun yang diteteskan ke kota. Ini mengherankan padahal provinsi punya anggaran sendiri. Selain itu, jika dipantau setiap hari, bulan dan tahun, Disbudpar provinsi ini juga tidak punya banyak aktivitas, apalagi kreatifitas kecuali menjadikan sejumlah ruang-ruang di kantornya sebagai tempat tongkrongan atau sebagian lagi pegawainya main kartu atau main games di komputer.

Di daerah lain, ada Disbudpar provinsi yang begitu kreatifnya untuk membuat event wisata. Saking kreatifnya, dia ingin menguasai semua, dan sama sekali tidak melibatkan Disbudpar kabupaten/kota, padahal objek wisata itu ada di kabupaten/kota. Percaya atau tidak, ”gaya” semacam ini juga sudah secara kasat mata dipertontonkan di pusat, tentu dengan modus lain?

Lalu, bagaimana pariwisata kita bisa maju jika kinerja aparaturnya semacam ini?

Menurut hemat kita, jika pariwisata ingin maju, pertama-tama harus direformasi adalah para pejabat pariwisata di pusat hingga daerah-daerah itu. Pejabat yang mentalitasnya ”mata duitan” tanpa prestasi kerja sebaiknya digeser saja. Reformasi juga perlu dalam urusan penempatan orang pada tempat yang tepat. Mereka harus paham pariwisata dan mencintai pariwisata.

Kata orang, semur kalau atasnya kotor, pasti bawahnya juga kotor.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s