Menggerakkan Wisatawan Nusantara Tak Cukup dengan Slogan


Oleh Jones Sirait

SEMUA sepakat bahwa pasar wisatawan nusantara/domestik memiliki peran sangat strategis dalam pariwisata Indonesia. Potensi sangat besar, meliputi 230 juta penduduk. Betul. Tapi masalahnya adalah banyak orang yang cukup puas dengan slogan. Mereka lupa bahwa pariwisata bukan slogan, tapi upaya menjawab bagaimana cara menggerakkannya?

Pentingnya posisi wisatawan nusantara ini dapat dilihat dari kemampuan mereka untuk menggerakkan bisnis pariwisata khususnya dalam kondisi lesu kunjungan wisatawan asing. Dari sekitar 50-60 persen tingkat hunian hotel berbintang, biasanya hanya 5-10 persennya saja yang dihuni wisatawan asing, selebihnya justru diisi oleh wisatawan domestik. Termasuk di sini adalah hotel-hotel bermerek asing.

Sebagai contoh adalah apa yang terjadi di Yogyakarta selama bulan Januari 2009. Menurut BPS, jumlah tamu yang menginap di hotel bintang selama bulan itu tercatat sebanyak 50.748 orang yang terdiri dari 5.727 orang tamu mancanegara dan 45.021 orang tamu nusantara.  Sementara jumlah tamu yang menginap di hotel  nonbintang sebanyak 163.661 orang yang terdiri dari 1.024 orang tamu domestik dan 162.637 orang tamu nusantara.

Wisatawan domestik ini juga menjadi satu-satunya segmen yang memberikan kontribusi yang adil bagi industri pariwisata Indonesia karena tersebar cukup luas di sejumlah daerah, tidak menumpuk seperti pola distribusi wisatawan asing yang terkonsentrasi di Bali, Batam dan Jakarta.

Ini juga yang menjadi alasan mengapa bisnis pariwisata dengan dukungan usaha mikro, kecil dan menengah pendukung lainnya bisa survive pada masa paceklik. Hidupnya bisnis akomodasi, travel, transportasi, souvenir, usaha makanan dan minuman, tempat hiburan dan lainnya, merupakan efek lain yang juga disumbangkan sangat besar oleh wisatawan domestik/nusantara ini.

Coba lihat Bali dan Jakarta pada masa-masa kritis ketika serangan bom teroris tahun 2003 hingga 2009. Dua destinasi ini menjadi contoh yang baik bagi kita tentang bagaimana peran besar wisatawan nusantara.

Namun begitu, peran penting pergerakan wisatawan nusantara/domestik secara khusus terkait dengan keseimbangan penerimaan negara dari wisatawan asal Indonesia ke luar negeri terhadap wisatawan asing (khususnya dari negara-negara ASEAN) yang datang ke Indonesia. Semakin banyak wisatawan nusantara/domestik berwisata di dalam negeri akan memelihara keseimbangan neraca itu untuk tetap positif dalam arti pengeluaran wisatawan akan tetap dinikmati lebih besar di dalam negeri, meski realitasnya memang tidak semudah itu misalnya masih sangat tergantung  dimana wisatawan itu membelanjakan uang mereka.

Menurut data Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar) ada sebanyak 116,1 juta orang wisatawan nusantara tahun 2007 atau naik dibandingkan pada 2006 yang hanya 114,3 juta orang. Dengan rata-rata perjalanan yang dilakukannya 1,95 kali, maka kunjungan wisatawan nusantara 2007 adalah 219,7 juta  perjalanan, dengan total pengeluaran Rp79,85 Triliun.

Kita sebenarnya “tidak happy” dengan angka-angka, tapi baiklah tidak usah kita persoalkan, karena memang tidak ada data pembanding. Satu hal yang kita percaya jumlah wisatawan nusantara itu memang banyak, dan soal bagaimana pola distribusi mereka, kuantitas per orang, dengan moda angkutan apa mereka ke sana, benarkah kenaikannya begitu besar, dan seterusnya agaknya masih perlu untuk ditinjau lebih lanjut.

Persoalannya adalah bagaimana menggerakkan lebih dinamis lagi pergerakan wisatawan nusantara ini? sudah tepatkah arah kebijakan, strategi dan program yang kita bangun?

Satu hal yang sering dilupakan atau mungkin sengaja dilupakan adalah wisatawan nusantara itu sangat terkait dengan ekonomi masyarakat. Bagaimana mau meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara jika kondisi ekonomi secara umum adalah krisis?

Naiknya harga-harga kebutuhan sementara pemasukan terbatas dan tidak ada perbaikan dalam penggajian (bagi karyawan) dan pekerjaan baru (bagi perusahaan) tentunya akan memperlemah daya beli masyarakat termasuk daya beli untuk berwisata. Apalagi pada saat bersamaan biaya transportasi dan biaya menginap dan biaya-biaya lainnya juga ikut merambat naik.

Perlu dipahami juga bahwa cuti berwisata atau hak melakukan perjalanan untuk menikmati liburan masih belum menjadi kebutuhan utama bagi sebagian besar masyarakat yang masih dominan bermasalah pada pemenuhan kebutuhan pokok. Ini yang membedakan kita dengan Singapura atau Jepang, misalnya. Jepang dalam beberapa tahun belakangan ini gencar melakukan promosi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan domestiknya. Wajar karena kemampuan daya beli mereka cukup tinggi apalagi selama ini orang Jepang memang terkenal sangat suka berwisata ke luar negeri.

Saya menduga, mobilitas yang tinggi orang Indonesia di dalam negeri justru dipicu lebih besar dari tujuan bisnis dan MICE, serta sesuatu yang terkait dengan nilai sosial kemasyarakatan yang sifatnya lebih pada kunjungan keluarga daripada beriwisata. Sekali lagi hal ini memang perlu penelitian lebih lanjut. Dan memang perlu juga dilihat dari destinasi yang dikunjungi, misalnya jika Bali dan Yogyakarta, saya percaya motivasi memang lebih didorong oleh maksud berwisata.

Sekali lagi, kalau kita ingin menyebut potensinya memang betul besar sekali. Tak hanya 100 juta tapi seluruh penduduk Indonesia yang jumlahnya 230 juta orang itu merupakan potensi wisatawan nusantara, meskipun menurut angka Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) 2008, jumlah penduduk miskin kita sebanyak 38,96 juta orang (15,42persen dari jumlah penduduk).

Menggerakkan sejumlah besar warga ini tentunya tidaklah mudah untuk berwisata. Tak hanya diperlukan kampanye tapi perlu perencanaan yang komprehensif untuk bisa mewujudkan itu. Apa saja?

Pertama, kita harus membuat regulasi yang memberikan iklim kondusif bagi terpenuhinya hak berwisata itu. Kita sudah punya aturan yang sangat moderat soal pengaturan hari libur dan cuti bersama, dan selanjutnya adalah bagaimana memberikan kemampuan kepada mereka untuk berwisata tanpa harus membebani mereka, namun menjadi kesadaran bagi pemenuhan hak asasi mereka untuk berwisata (saya pikir kita perlu meredefinisi konsep ”Sadar Wisata” bukan hanya sebagai kewajiban bagi masyarakat, tapi sebagai hak, termasuk hak untuk melakukan perjalanan wisata).

Konsepnya adalah semua orang ingin berwisata tapi setiap orang tak mungkin berwisata jika tak punya uang, kecuali kalau mereka “diberi uang” atau ”difasilitasi” untuk itu. Tentu saja kita perlu mengatur mekanisme pemberian uang itu. Bukan uang cash yang diberikan tapi lebih pada pemberdayaan agar mereka punya “dana” yang cukup untuk beriwisata yang tanpa mengganggu secara langsung keuangan pribadi atau keluarganya.

Beberapa alternatif pembiayaan berwisata itu antara lain melalui mekanisme insentif perusahaan, insentif negara atau dalam bentuk tabungan wisata, yang dikaitkan sebagai bagian integral program asuransi sosial, misalnya. Jika dalam program haji ada program Tabungan Haji, mengapa dalam urusan wisata ini tidak bisa? Atau seperti program penjaminan kesehatan atau Tabungan Hari Tua yang dilakukan Jamsostek?  Mungkinkah seperti ini, para ahli bidang ini mungkin bisa urun rembug.

Dalam konteks itu harus ada institusi yang menanganinya, dan harus ada pula instansi/institusi yang memulainya, misalnya bisa dimulai dari perusahaan BUMN atau PNS, atau perusahaan-perusahaan yang terkait dengan pariwisata terhadap para karyawannya. Tentu saja pilihan liburan itu hanya diarahkan ke destinasi wisata yang ada di Indonesia, bukan luar negeri.

Mengapa tidak dimulai dari perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang kepariwisataan? Berikan karyawan insentif secara teratur. Mekanismenya silakan diatur lebih lanjut apakah melalui tabungan, prestasi atau 100 persen difasilitasi perusahaan.

Kedua, pengembangan wisatawan nusantara sangat dipengaruhi oleh kecerdasan dalam mengembangkan promosi pariwisata daerah dan program promosi di tingkat nasional. Selama ini, masyarakat belum banyak mengenal berbagai destinasi lain di luar destinasi yang sudah cukup populer seperti Bali, Jakarta, Yogyakarta, Manado dan lainnya. Hal itu tentu saja akan menguntungkan daerah-daerah tersebut namun akan membuat daerah lain semakin kesulitan menempatkan posisi mereka.

Maka tidak ada lain, kecuali daerah-daerah lain harus gencar melakukan promosi melalui saluran yang tepat. Termasuk membenahi kembali atraksi wisata di daerahnya masing-masing dan membangun kembali brand wisata daerah yang lebih menjual dan sesuai dengan kebutuhan pasar.

Ini hanya sebuah jalan. Setidaknya pemerintah harus melakukan sesuatu, bukan menunggu hujan turun dari langit.

One thought on “Menggerakkan Wisatawan Nusantara Tak Cukup dengan Slogan”

  1. sungguh menarik..pengembangan konsep “sadar wisata” digambarkan sebagai hak dan bukan sebatas kewajiban saja, jika diibaratkan pariwisata itu sebagai sebuah industri makanan, kita tidak hanya harus sibuk untuk menjual saja, tapi perlu juga untuk “mencicipi” agar tau kekuatan dan kelemahan produk yang akan dijual sehingga meningkatkan product knowledge kita.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s