Badan Promosi Pariwisata Indonesia

DPR Desak Menbudpar Jelaskan Keterlambatan Pembentukan BPPI

Posted on Updated on


JAKARTA- Kalangan DPR, Senin (25/1), mendesak Menbudpar Jero Wacik untuk menjelaskan perihal pelanggaran undang-undang yang dilakukannya terkait pembentukan Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI) dan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI). Read the rest of this entry »

Asosiasi Pariwisata: Menbudpar Langgar Undang-Undang dan Lakukan Pembohongan

Posted on Updated on


JAKARTA- Tidak terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI) sampai batas waktu dua tahun sebagaimana diatur dalam UU No10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan membuat kalangan asosiasi pariwisata gerah. Mereka menyebut Menbudpar Jero Wacik telah melanggar undang-undang yang harusnya dihormatinya. Read the rest of this entry »

BPPI, dan Potensi “Malapetaka” Baru Hubungan Industri-Kemenbudpar

Posted on Updated on


Oleh Pusat Analisis Informasi Pariwisata

DUA pertanyaan besar ini sedang dihadapkan kepada Kemenbudpar: Pertama, akankah Menbudpar Ir Jero Wacik akan membiarkan dirinya melanggar undang-undang (UU No10/2009 tentang Kepariwisataan) dengan masih menunda-nunda pembentukan Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI), dan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) yang tentu menjadi preseden buruk bagi penegakan perundang-undangan, termasuk berpotensi menghancurkan kepercayaan publik terhadap produk perundang-undangan negara? Kedua, akankah pemilihan terhadap personalia yang duduk di struktur penentu kebijakan BPPI dan GIPI itu sudah mencerminkan kebutuhan yang sesungguhnya serta perwakilan yang sebenar-benarnya sebagaimana diinginkan oleh undang-undang itu?

Read the rest of this entry »